KORANPUBLIKA.CO.ID|Pangandaran,- Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus berupaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperkuat komitmen sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Dalam langkah strategis menuju pencapaian tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia melakukan verifikasi hybrid terhadap program KLA yang dilaksanakan oleh Pemkab Pangandaran, Kamis(8/5/2025).
Proses verifikasi ini berlangsung secara virtual di Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Wakil Bupati Pangandaran Ino Darsono selaku Pembina Tim Satgas KLA, Ketua TP PKK Kabupaten Yuli Nurprapti, Sekda Kusdiana selaku Ketua Tim Satgas KLA, Kepala Bappeda, Dindin Solehudin, Kadis KB Agus Maliana, Sekretaris DPRD, Heri Guntari, serta perwakilan dari berbagai instansi dan organisasi yang berperan dalam program ini.
Dalam pemaparannya, Sekda Kusdiana menjelaskan progres capaian program KLA yang telah dilaksanakan serta tantangan yang masih dihadapi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam verifikasi ini adalah kebutuhan dokumentasi yang lebih lengkap sebagai syarat penilaian. Tim verifikator Kementerian PPPA juga memberikan evaluasi yang akan dijadikan acuan dalam perbaikan kebijakan program KLA ke depan.
“Kami terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak di Pangandaran. Dengan adanya evaluasi ini, kami akan menyempurnakan evident-evident yang masih kurang serta melengkapi regulasi dan infrastruktur guna meningkatkan kategori KLA dari Madya ke Nindya,” ujar Kusdiana.
Melalui verifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Pangandaran berharap dapat meningkatkan kualitas program KLA sehingga mampu memberikan dampak positif yang lebih luas bagi anak-anak sebagai generasi penerus. Dengan langkah sistematis dan berkelanjutan, Pangandaran terus berupaya menciptakan lingkungan ramah anak yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
