KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia menegaskan bahwa APBN terus menjadi instrumen kebijakan fiskal yang efektif dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional Asta Cita. Di Jawa Barat, kinerja APBN hingga 30 September 2025 menunjukkan capaian positif, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, serta dampak nyata bagi masyarakat, Selasa(28/10/2025).
Dalam konferensi pers yang digelar di Bandung, Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, menyampaikan bahwa total pendapatan negara di Jawa Barat telah mencapai Rp102,51 triliun atau 66,57% dari target, tumbuh 5,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp87,04 triliun atau 71,73% dari pagu, menghasilkan surplus regional sebesar Rp15,47 triliun.
“Capaian ini menunjukkan bahwa APBN kita tidak hanya sehat secara fiskal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami terus mendorong efektivitas belanja dan penguatan penerimaan agar program prioritas nasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat,” ujar Fahma.
Kinerja Fiskal: Pendapatan Tumbuh, Belanja Terkendali
– Penerimaan perpajakan tumbuh 5,30%, dengan kontribusi utama dari Pajak Penghasilan (PPh) yang naik 6,61%, khususnya PPh Badan dan PPh Final.
– Penerimaan cukai tumbuh 4,94%, meski bea masuk terkontraksi 35,96% akibat kebijakan swasembada pangan.
– PNBP tumbuh 11,00%, dengan kontribusi terbesar dari PNBP lainnya (18,01%) dan BLU (4,81%).
Belanja Kementerian/Lembaga mengalami perlambatan 22,33% secara tahunan, seiring kebijakan efisiensi dan penyesuaian pagu anggaran. Namun, belanja Transfer ke Daerah (TKD) tetap tumbuh 2,21%, dengan realisasi Rp59,89 triliun.
Program Prioritas: Pendidikan, Perumahan, dan Ketahanan Pangan
Fahma menekankan bahwa berbagai program prioritas telah berjalan optimal di Jawa Barat:
– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 8 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota.
– FLPP terealisasi Rp5,52 triliun untuk 44.093 unit rumah di 1.619 lokasi.
– Program Sekolah Rakyat telah membangun 13 sekolah dengan 1.303 siswa, dan Revitalisasi Sekolah menyerap Rp11,31 miliar melalui swakelola komunitas.
– SMA Unggul Garuda pertama di Jawa Barat, SMA Cahaya Rancamaya, telah beroperasi dengan belanja Rp59,31 miliar.
– Ketahanan Pangan: Belanja Rp1,83 triliun menghasilkan produksi beras 8,72 juta ton dan penyaluran SPHP 22,46 juta kg.
– Ketahanan Energi: 5.996 pembangkit listrik didukung APBN.
– Ekonomi Kerakyatan: Penyaluran KUR Rp20,93 triliun untuk 385 ribu debitur dan UMi Rp1,20 triliun untuk 247 ribu debitur.
Pengawasan Bea Cukai dan Perlindungan Penerimaan Negara
Kanwil DJBC Jawa Barat bersama KPPBC melakukan 1.875 penindakan rokok ilegal, menyita 76,26 juta batang dengan nilai barang Rp114,29 miliar dan potensi penerimaan negara yang hilang Rp58,03 miliar.
Makroekonomi Regional: Stabil dan Resilien
Perekonomian Jawa Barat triwulan II 2025 tumbuh 5,23% (yoy), dengan PDRB ADHB mencapai Rp755,19 triliun. Inflasi September 2025 tercatat 2,19%, dengan Kota Sukabumi sebagai wilayah inflasi tertinggi (3,89%) dan Kabupaten Bandung terendah (1,87%).
Neraca perdagangan Agustus 2025 mencatat surplus USD 2,43 miliar. Nilai Tukar Petani (NTP) naik 0,44% menjadi 116,12, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun 0,76% menjadi 113,22.
“Kami percaya bahwa APBN adalah katalis utama dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia. Di Jawa Barat, kami akan terus mengoptimalkan belanja dan penerimaan agar program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat dapat berjalan maksimal,” tutup Fahma.
Dengan kinerja yang on track dan dukungan kebijakan fiskal yang adaptif, APBN di Jawa Barat diharapkan terus menjadi motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
