KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Jawa Barat kembali mencatatkan prestasi sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi secara nasional pada Kuartal III 2025, mencapai Rp77,1 triliun atau 15,7 persen dari total investasi nasional. Capaian ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk DPRD Jawa Barat.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, S.H., M.M., menyebutkan bahwa lonjakan investasi ini merupakan hasil nyata dari sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Kami di DPRD sangat mengapresiasi capaian ini. Kenaikan 36 persen dibanding tahun lalu bukan sekadar angka, tapi bukti bahwa Jawa Barat mampu menjaga kepercayaan investor melalui kebijakan yang pro-investasi dan pelayanan publik yang semakin responsif,” ujar Tina di Bandung, Senin (20/10/2025).
Ia menambahkan bahwa Komisi 3 DPRD akan terus mendorong penguatan regulasi dan pengawasan terhadap sektor-sektor strategis agar investasi yang masuk benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan PMDN yang mencapai 74 persen menunjukkan bahwa pelaku usaha lokal semakin percaya diri. Ini harus kita jaga dengan memastikan bahwa investasi tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan,” tambahnya.
Dari total Rp77,1 triliun investasi, PMDN menyumbang Rp41,8 triliun, sementara PMA tercatat sebesar USD 2,2 miliar atau setara Rp35,3 triliun. Kontribusi PMA Jawa Barat mencapai 16,7 persen dari total nasional, menempatkan provinsi ini di posisi teratas secara nasional.
Investasi asing didominasi oleh Jepang, Singapura, dan Hongkong, dengan sektor unggulan meliputi industri pengolahan, informasi dan komunikasi, perdagangan, serta real estate.
Tinawiryawati juga menekankan pentingnya pemerataan investasi ke wilayah-wilayah penyangga dan kabupaten/kota di luar pusat pertumbuhan.
“Kami berharap capaian ini tidak hanya terpusat di kawasan industri besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh investasi besar. Pemerataan adalah kunci agar manfaatnya dirasakan lebih luas,” tutupnya.
Dengan capaian ini, Jawa Barat kembali menegaskan posisinya sebagai motor penggerak ekonomi nasional, sekaligus menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang adaptif mampu menciptakan daya saing daerah yang tinggi.
