KORANPUBLIKA.CO.ID|Jakarta,- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya peran media massa dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia menyoroti melemahnya bisnis media yang menurutnya dipengaruhi oleh berkurangnya kritik jurnalis terhadap kebijakan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir, Selasa(18/11/2025).
Dalam acara Run for Good Journalism, Purbaya menyampaikan bahwa sejumlah pemimpin redaksi mengeluhkan turunnya performa bisnis media. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan dampak dari kurangnya suara kritis dari industri pers.
“Tadi juga saya sempat diskusi dengan pemred-pemrednya. Mereka ngeluh, katanya bisnis journalism, media lagi turun. Saya bilang, ya itu karena Anda kemarin-kemarin nggak protes cukup banyak, sehingga ekonomi jatuh, Anda diam saja,” ujar Purbaya.
Ia menilai lemahnya fungsi kontrol media turut berkontribusi terhadap perlambatan ekonomi sebelumnya. Oleh sebab itu, ia meminta jurnalis untuk lebih aktif memberikan kritik dan masukan agar pemerintah dapat mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi di masa mendatang.
“Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita enggak jatuh lagi ekonominya. Jadi, ekonomi melambat, jurnalis juga berdosa,” imbuhnya.
Meski menyoroti peran media, Purbaya tetap optimistis terhadap kinerja ekonomi nasional di kuartal IV-2025. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai di atas 5,5 persen, bahkan berpotensi menyentuh 5,6–5,7 persen.
Menurutnya, pemulihan ekonomi yang mulai terlihat harus didukung oleh atmosfer jurnalisme yang sehat agar kebijakan fiskal dan moneter dapat dikawal dengan baik.
Data Dewan Pers menunjukkan tren penurunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia. Pada 2024, skor IKP berada di angka 69,36, turun dari 71,57 pada 2023, sekaligus menjadi yang terendah sejak 2019. Laporan Reporters Without Borders (RSF) 2025 juga menempatkan Indonesia di peringkat 127 dari 180 negara dengan skor 44,13, masuk kategori “situasi sulit” bagi kebebasan pers.
Pernyataan Menkeu dan data lembaga resmi menegaskan perlunya hubungan yang sehat antara pemerintah dan media. Media massa diharapkan kembali menjalankan fungsi kontrol sosial secara optimal, sementara pemerintah dituntut membuka ruang kritik agar proses perumusan kebijakan semakin transparan.
Dengan meningkatnya kebebasan dan kualitas jurnalisme, ekosistem informasi di Tanah Air diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik.
