KORANPUBLIKA.CO.ID|Sumatera Utara,- Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pancur Batu menegaskan tidak ada pemotongan uang jasa pelayanan (jaspel) pegawai untuk periode Agustus, September, dan Oktober 2025. Seluruh hak tenaga medis dan staf disebut telah disalurkan sesuai regulasi.
Bantahan resmi disampaikan oleh Direktur RSUD Pancur Batu, drg. Dina Saraswati, melalui Sekretaris RSUD, Veronika Kaban, pada Jumat (27/3/2026). Ia meluruskan kabar miring yang sempat beredar di media maupun lingkungan internal rumah sakit.
“Tidak ada pemotongan dalam bentuk apa pun di RSUD Pancur Batu, selain PPh (Pajak Penghasilan) resmi yang wajib disetor ke kas negara sesuai aturan perundang-undangan,” tegas Veronika.
Menanggapi isu yang bersumber dari keterangan anonim, manajemen RSUD Pancur Batu menyatakan akan menelusuri asal-usul informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah fitnah yang dapat mengganggu kondusivitas kerja.
“Kami akan menyelidiki dari mana sumber ini mendapatkan informasi. Hal ini penting agar tidak terjadi fitnah yang merusak reputasi rumah sakit,” tambah Veronika.
Sebelumnya, beredar kabar adanya ketidakpuasan sejumlah oknum pegawai yang menuding terjadi pemotongan jaspel antara Rp200.000 hingga Rp400.000 selama tiga bulan di tahun 2025. Isu tersebut juga menyeret nama Direktur RSUD, drg. Dina Saraswati, yang dianggap membawa perubahan sistem sejak menjabat.
Menanggapi desakan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan, pihak RSUD menyatakan siap bersikap transparan. Manajemen meyakini seluruh administrasi keuangan, termasuk pembagian jaspel, telah dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dengan adanya klarifikasi resmi ini, RSUD Pancur Batu berharap masyarakat dan pegawai dapat menyaring informasi secara bijak serta tetap fokus memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga Sumatera Utara.
