KORANPUBLIKA.CO.ID|Cimahi,– Aktivis lingkungan hidup menyoroti keberadaan kawasan industri di Kota Cimahi yang dinilai tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Fenomena ini disebut sebagai paradoks industri, di mana klaim pertumbuhan ekonomi justru berbanding terbalik dengan kondisi nyata di lapangan, Jumat(24/4/2026).
Tim Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Barat, Fauqi, menegaskan bahwa menjamurnya pabrik di Cimahi tidak diikuti dengan serapan tenaga kerja lokal yang signifikan. “Alih-alih meningkatkan taraf hidup warga, industri hanya menjadikan Cimahi sebagai basis produksi tanpa distribusi ekonomi yang merata,” ujarnya.
Fauqi menilai perencanaan tata ruang sering dipaksakan untuk mengakomodasi kawasan industri, meski tidak sesuai dengan karakter wilayah. Ia juga menyoroti proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dianggap hanya formalitas. “Partisipasi masyarakat terdampak sering diabaikan, bahkan digantikan oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan warga,” katanya.
Selain itu, laporan rutin seperti Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dinilai tidak transparan. Industri jarang berkomunikasi dengan publik ketika terjadi perubahan teknologi atau kapasitas produksi yang berpotensi mengubah profil dampak lingkungan.
Menurut Fauqi, lemahnya pengawasan pemerintah daerah memperburuk kondisi. “Aturan yang dibuat pemerintah sendiri jarang ditaati oleh industri. Kita kehilangan peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penindakan tegas terhadap pencemaran yang terjadi secara sistematis,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Apindo Kota Cimahi, Christin, belum memberikan tanggapan saat dihubungi melalui telepon seluler.
