KORANPUBLIKA.CO.ID|Jakarta,– Duka mendalam dirasakan ratusan orang tua kadet program Diploma 3 Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI). Setelah tiga tahun menempuh pendidikan vokasi dengan sistem asrama dan pembinaan semi-militer, putra-putri mereka dilantik menjadi prajurit TNI dengan pangkat Sersan Dua (Serda), golongan Bintara.
Ironisnya, pangkat Serda tersebut sama dengan lulusan Sekolah Calon Bintara (Secaba) TNI reguler, yang masa pendidikannya hanya lima hingga enam bulan. Padahal, selama kuliah, seluruh biaya hidup kadet D3 Unhan ditanggung negara melalui beasiswa penuh dari Kementerian Pertahanan.
“Kami sedih. Anak kami tiga tahun dipisah dari keluarga, digembleng pagi-siang-malam. Makan, tidur, kuliah semua diatur negara. Tapi lulusnya disamakan dengan yang sekolah lima bulan. Rasanya pengorbanan tiga tahun itu hilang,” ungkap UN, orang tua kadet asal Surabaya, Jumat (1/5/2026).
Program D3 Unhan, khususnya di Fakultas Vokasi Logistik Militer, memiliki kurikulum akademik ditambah pelatihan dasar kemiliteran. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung negara. Berdasarkan LAKIP Kemhan 2023, pagu Unhan mencapai Rp434,6 miliar per tahun. Estimasi nilai beasiswa per kadet D3 mencapai ratusan juta rupiah selama tiga tahun, mencakup asrama, makan, dan seragam.
Namun, lulusan D3 Unhan tetap disamakan dengan lulusan SMA dalam mengikuti seleksi Bintara TNI dan dilantik dengan pangkat Serda.
Pengamat militer menilai kebijakan ini perlu dievaluasi. Komisi I DPR RI menegaskan bahwa UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 26 menyebutkan pangkat didasarkan pada kualifikasi. “Publik wajar bertanya, apakah kualifikasi tiga tahun kuliah vokasi pertahanan setara dengan kualifikasi lima bulan Secaba? Jika iya, untuk apa negara investasi tiga tahun?” ujarnya.
Para orang tua kini berharap Presiden Prabowo Subianto, yang menggagas Unhan sebagai kampus bela negara saat menjabat Menteri Pertahanan 2019–2024, dapat meninjau kembali skema pembinaan karier lulusan D3 Unhan. Mereka menuntut agar jenjang karier lulusan lebih berkeadilan dan sepadan dengan lama pendidikan serta anggaran negara yang telah dikucurkan.
