KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya penguatan lembaga penyiaran sebagai sumber informasi yang kredibel di tengah derasnya arus media sosial. Hal tersebut disampaikan oleh H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., M.M, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat di Universitas Pasundan, Rabu (13/5/2026).
Menurut Kang Sidkon, penyiaran merupakan isu strategis yang harus mendapat dukungan penuh, baik melalui kebijakan maupun alokasi anggaran. Dengan dukungan tersebut, lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsi edukasi, informasi, dan kontrol sosial secara optimal.
“Kami di Komisi I memandang bahwa lembaga penyiaran harus terus diperkuat agar mampu menjadi penyeimbang di tengah dominasi media sosial. Dukungan regulasi dan anggaran sangat penting supaya lembaga ini benar-benar didengar publik,” ujar Kang Sidkon.
Terkait regulasi konten media sosial yang dinilai masih belum tertata, Kang Sidkon menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada di tingkat nasional melalui Undang-Undang. Namun, ia berharap hasil kajian yang disusun KPID Jawa Barat dapat menjadi masukan strategis bagi penyusunan kebijakan di daerah.
“Forum ini penting untuk menghasilkan rekomendasi yang bisa memperkuat ekosistem penyiaran sekaligus menjaga ketahanan informasi di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat,” tambahnya.
Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, menuturkan bahwa forum kali ini memperluas pembahasan dengan perspektif ketahanan nasional melalui pendekatan Pancagatra, mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Adiyana menekankan bahwa kekuatan media penyiaran Jawa Barat perlu terus diperkuat agar menjadi penyeimbang di tengah dominasi media sosial, terutama dalam memberikan informasi akurat kepada generasi muda.
