KORANPUBLIKA.CO.ID|Kabupaten Bandung,– Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Tia Fitriani, menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok desa. Hal itu ia sampaikan saat kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Desa Mekarmaju, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Senin (29/6/2026).
Menurut Tia, pengawasan merupakan fungsi vital DPRD untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah provinsi berjalan sesuai tujuan. “Program yang dirancang Pemprov Jabar harus sampai ke desa. Pengawasan penting agar pelaksanaan tepat sasaran dan menjawab kebutuhan warga,” ujarnya di hadapan masyarakat.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Desa Mekarmaju Usep Bunyamin, Kepala Desa Neglasari Pipin Kusnedi, jajaran pengurus Partai NasDem tingkat kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus Dulur Satia, ketua RT/RW, kader PKK, kader Posyandu, serta warga setempat.
Tia menegaskan, pengawasan DPRD bukan hanya soal anggaran, tetapi juga memastikan program pembangunan benar-benar memberi dampak nyata. Ia menyoroti keterbatasan dana desa yang membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten. “Sinergi antarpemerintah harus diperkuat agar pembangunan berjalan optimal,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Tia juga memaparkan sejumlah program prioritas Pemprov Jabar, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, penanggulangan kemiskinan, pembangunan desa, lingkungan hidup, transportasi publik, hingga peningkatan pelayanan publik. Ia menilai program tersebut sudah memberi hasil positif, namun tetap perlu pengawasan agar manfaatnya lebih merata.
Selain menyampaikan materi, Tia juga mendengarkan aspirasi warga Desa Mekarmaju. Masukan tersebut akan dibawa ke DPRD sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. “Setiap aspirasi masyarakat akan kami perjuangkan sesuai kewenangan. Kehadiran kami di desa adalah bentuk komitmen memastikan pembangunan sesuai kebutuhan warga,” tegasnya.
Tia berharap pengawasan DPRD dapat memperkuat akuntabilitas pemerintahan sekaligus mendorong pembangunan yang transparan, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Tujuan akhirnya adalah masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara langsung dan berkelanjutan,” pungkasnya.
