KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, S.H., menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dorongan nyata terhadap sektor UMKM dan ekonomi kreatif guna memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Tina dalam agenda evaluasi kinerja keuangan dan optimalisasi aset daerah bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat pertengahan Juli 2026.
Sebagai anggota komisi yang membidangi sektor keuangan dan kekayaan daerah, Tina menyoroti efektivitas kontribusi BUMD terhadap penerimaan daerah. Menurutnya, BUMD tidak boleh sekadar menjadi penyerap anggaran, tetapi harus mampu berinovasi menciptakan profitabilitas yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Komisi 3 terus mendorong agar BUMD di Jawa Barat tidak hanya mengandalkan penyertaan modal, tetapi benar-benar produktif dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Potensi PAD kita besar, sehingga tata kelola dan transparansi harus ditingkatkan,” ujar Tina Wiryawati.
Selain fokus pada aspek makro keuangan daerah, politisi Gerindra yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) 13—meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran ini konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat desa dan pelaku usaha mikro.
Melalui jaringan pemberdayaan seperti Tina Wiryawati Center dan Komunitas BesTina Nyakola, Tina aktif memfasilitasi program pelatihan kewirausahaan, pendampingan legalitas UMKM, serta akses permodalan bagi kelompok perempuan dan pemuda di daerah.
Beberapa poin prioritas yang disuarakan meliputi:
• Penguatan BUMDes: Mendorong sinergi antara pemerintah provinsi dan desa untuk mengembangkan potensi pariwisata lokal serta produk unggulan daerah.
• Kemudahan Akses Perbankan Daerah: Mendorong Bank BJB dan BPR milik daerah untuk mempermudah skema kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM.
• Pelatihan Keterampilan Mandiri: Menyelenggarakan program vokasi dan pelatihan olahan pangan/produk kreatif guna menekan angka pengangguran di pelosok desa.
Tina menegaskan bahwa posisi legislatif di Komisi 3 akan terus dimanfaatkan secara maksimal untuk menjembatani kebutuhan pembangunan di daerah pemilihan dengan kebijakan anggaran di tingkat provinsi Jawa Barat.
“Setiap rupiah dari anggaran daerah harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah. Kami di Fraksi Gerindra berkomitmen untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan berfokus pada kesejahteraan warga,” pungkasnya.
