KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Jawa Barat pada 19 Agustus 2026 menjadi momen refleksi strategis bagi seluruh pemangku kebijakan. Momentum ini diharapkan tidak sekadar menjadi perayaan seremonial, tetapi juga titik balik untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah serta optimalisasi pendapatan guna menopang pembangunan Tanah Pasundan.
Hal tersebut ditegaskan oleh legislator DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi III (Bidang Keuangan), Taufik Nurrahim, S.Psi. Anggota Dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyoroti pentingnya integrasi antara efisiensi anggaran, kemandirian fiskal daerah, dan keberpihakan pada ketahanan ekonomi masyarakat.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Jabar yang membidangi keuangan, BUMD, dan pengelolaan aset daerah, Taufik Nurrahim mendorong Pemprov Jawa Barat untuk melakukan akselerasi dan inovasi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Momentum HUT ke-81 Jawa Barat ini harus dibarengi dengan pembenahan sistemik pada tata kelola keuangan daerah. Kita tidak bisa terus bergantung pada pola-pola konvensional. Optimalisasi aset milik provinsi, penguatan kinerja BUMD, serta efisiensi dan transparansi alokasi APBD adalah kunci agar dampak pembangunan bisa dirasakan langsung oleh warga,” tegas Taufik.
Ia menambahkan bahwa dengan latar belakang pendidikan psikologi, pendekatan dalam penyusunan dan pengawasan anggaran juga perlu mempertimbangkan dampak sosial psikologis masyarakat.
* Ketahanan Ekonomi Keluarga: Kebijakan anggaran daerah harus mampu menekan tingkat beban ekonomi rumah tangga, meningkatkan daya beli, dan membuka akses modal usaha secara merata.
* Penguatan BUMD Berdampak Sosial: BUMD Jawa Barat dituntut tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dalam memberdayakan pelaku UMKM lokal.
* Akuntabilitas & Transparansi Publik: Mewujudkan pengelolaan anggaran yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan dasar publik.
Menatap arah pembangunan Jawa Barat ke depan, Taufik Nurrahim menyampaikan sejumlah poin harapan penting Fraksi PKB dan Komisi III DPRD Jabar:
1. Kemandirian Fiskal Berkelanjutan
Diharapkan Jawa Barat mampu menciptakan ekosistem investasi daerah yang sehat, didukung oleh regulasi yang memudahkan namun tetap berpihak pada kesejahteraan warga lokal.
2. Pemerataan Pembangunan Berbasis Keadilan
Alokasi anggaran belanja daerah harus didistribusikan secara proporsional hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil untuk menekan kesenjangan antarwilayah di Jawa Barat.
3. Pembangunan yang Membahagiakan Warga
Integrasi antara kebijakan fiskal yang sehat dan program kesejahteraan sosial diyakini dapat menciptakan iklim kemasyarakatan yang harmonis, aman, dan sejahtera secara lahir maupun batin.
”Jawa Barat yang maju adalah Jawa Barat yang mandiri secara ekonomi, bijak dalam mengelola anggaran, dan senantiasa hadir memberi rasa tenang serta sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, saya mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat. Dirgahayu Jawa Barat, Gemah Ripah Repeat Rapi,” tutup Taufik.
