KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Taufik Nurrohim, S.Psi., menegaskan komitmennya untuk mendorong optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.
Sebagai legislator yang membidangi keuangan, investasi, dan pengelolaan aset daerah, Taufik menyoroti pentingnya diversifikasi pendapatan daerah agar tidak terus-menerus bergantung pada pajak kendaraan.
Salah satu fokus utamanya adalah dukungan penuh terhadap akselerasi pembentukan BUMD Sanggabuana Jabar yang dinilai berpotensi besar menggarap peluang ekonomi daerah yang belum tersentuh.
”Jawa Barat memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Kehadiran BUMD baru ini diharapkan menjadi engine baru dalam mendongkrak PAD serta membuka konektivitas ekonomi daerah,” tegas Taufik Nurrohim di Bandung.
Ia menambahkan bahwa Fraksi PKB akan mengawal proses penguatan sektor keuangan daerah ini dari aspek regulasi, pengawasan anggaran, hingga evaluasi rencana bisnis secara transparan.
Catatan Kritis Komisi III untuk Pembenahan BUMD Jabar
Taufik merincikan sejumlah prinsip dan pilar utama yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun manajemen BUMD:
* Tata Kelola Profesional (Good Corporate Governance): Pengisian jajaran direksi dan komisaris BUMD harus didasarkan pada kompetensi teknis serta bebas dari kepentingan politik pragmatis.
* Kajian Bisnis Komprehensif: Pembentukan unit usaha baru harus ditopang analisis pasar yang matang, kejelasan sektor usaha, dan mitigasi risiko yang terukur.
* Efisiensi dan Inovasi: BUMD dituntut lebih adaptif terhadap dinamika pasar agar kontribusi dividen ke kas daerah dapat terus meningkat saban tahun.
* Pengawasan Ketat: Pemprov diminta bertindak tegas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang kinerjanya masih belum optimal atau stagnan.
Selain aktif menjalankan fungsi legislasi di DPRD Jawa Barat, Taufik Nurrohim juga baru saja ditetapkan sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Sumedang untuk kepengurusan periode 2026–2031 guna memperkuat konsolidasi partai di daerah. Informasinya dapat diakses lebih lanjut melalui laman DPRD Provinsi Jawa Barat.
