KORANPUBLIKA.CO.ID|Nabire, Papua Tengah,– Executive Committee (Exco) Partai Buruh Provinsi Papua Tengah mendukung penuh desakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI untuk menarik pasukan militer non-organik dari Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumaat 13 November 2026
Desakan itu muncul menyusul laporan adanya mobilisasi dan penempatan militer di pemukiman sipil di wilayah Paniai.
Berdasarkan siaran pers LBH Papua, personel militer terdeteksi masuk ke sejumlah kampung di Distrik Aradide/Agadide, Aweida, Ekadide, dan Kebo sejak akhir Oktober 2026. Mereka disebut menempati rumah pastoral dan Puskesmas di Kampung Tuguwai, serta fasilitas publik milik Gereja Katolik Paroki Daakabo, Agadide.
LBH Papua mendesak pemerintah membuka secara terbuka dasar hukum penempatan tersebut: izin Pemerintah Pusat, Provinsi Papua Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Paniai, surat perintah, satuan, dan jangka waktu penempatan.
LBH Papua menilai penempatan itu tidak dikoordinasikan melalui Kepala Distrik dan tokoh masyarakat, serta tidak disosialisasikan kehadiran TNI Angkatan Laut (Marinir) kepada masyarakat akar rumput di wilayah itu.
Kehadiran aparat keamanan tersebut, menurut LBH Papua dan Partai Buruh, memicu ketakutan hingga sebagian warga di Distrik Aweida terpaksa mengungsi dari kampung halaman mereka.
Masyarakat, termasuk lansia, mengungsi berjalan kaki ke kota kabupaten untuk mencari perlindungan diri.
Sekretaris Partai Buruh Papua Tengah, Menase Degey, menegaskan pihaknya berdiri bersama LBH Papua, mahasiswa, Bupati, DPRD, dan Dewan Adat.
“Saya selaku Sekretaris Partai Buruh Papua Tengah mendukung upaya LBH Papua, Mahasiswa, Bupati dan DPRD serta Dewan Adat untuk bersama duduk mendesak Pemerintah Pusat agar menarik pasukan non-organik yang bertugas tanpa diketahui Pemerintah Daerah, DPRD dan Dewan Adat di Paniai,” tegas Menase Degey, yang juga aktivis anti perampasan aset masyarakat adat Papua.
Menurut Exco Partai Buruh Papua Tengah, selama ini Paniai aman terkendali dengan TNI/POLRI organik. Karena itu, Pemerintah Pusat didesak untuk mengevaluasi total dan menarik pasukan non-organik (TNI dan Marinir) dari Paniai.
Masuknya militer dalam jumlah besar dinilai memicu trauma, ketakutan, serta membatasi ruang gerak ekonomi warga untuk berkebun dan melaut.
Partai Buruh mendorong negara mengubah strategi mempertahankan NKRI dari pendekatan bersenjata menjadi pendekatan pembangunan berkeadilan yang melibatkan Orang Asli Papua (OAP) secara nyata.
Dukungan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, serta perwakilan mahasiswa Paniai dalam aksi di Kota Jayapura. Mereka menuntut penarikan pasukan non-organik dan evaluasi terhadap pendekatan keamanan bersenjata yang dinilai menciptakan siklus ketakutan baru.
Pihak TNI melalui satuan penugasan di lapangan memberikan klarifikasi berbeda.
Di Puskesmas Tuguwai, Satgas HABEMA Yonif 2 Marinir TNI AL menyatakan keberadaan prajurit bukan untuk menduduki paksa, melainkan gotong royong pembersihan fasilitas kesehatan sebagai langkah awal mendukung reaktivasi pelayanan medis bagi warga.
Partai Buruh menilai, kalaupun itu pelayanan sosial, harus melalui instansi terkait dan ada surat pemberitahuan Bupati kepada masyarakat melalui Kepala Distrik, Kepala Kampung, dan wakil rakyat DPRD Paniai, agar masyarakat tidak panik melihat militer di daerah itu.
Di Pastoran Stasi Tuguwai, personel TNI disebut mengaku telah mengantongi izin resmi dari Bupati Paniai serta Pastor Paroki Komopa.
Namun klaim izin itu menuai polemik di akar rumput, karena masyarakat menilai bangunan tersebut adalah aset murni gereja yang dibangun secara swadaya umat setempat.
Pemkab Paniai bersama DPRK bersikap proaktif memediasi keresahan warga.
Bupati Paniai, Yampit Nawipa, turun langsung mengadvokasi masyarakat dan mendesak TNI non-organik mengembalikan alat kerja tradisional warga seperti parang, kapak, anak panah, dan noken yang sempat disita saat operasi pengamanan.
Partai Buruh mendesak aparat bisa membedakan mana alat penunjang ekonomi warga dan mana ancaman keamanan nyata. Pihak TNI kemudian setuju mengembalikannya demi meredam gejolak.
4 Tuntutan Partai Buruh Papua Tengah
1.Mendesak Pemkab Paniai segera memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat sipil di 4 distrik: Aradide, Aweida, Ekadide, dan Kebo.
2. Mendesak Gubernur Papua Tengah,
Bupati se-Papua Tengah, MRP Papua Tengah, dan DPR Papua Tengah segera menetapkan Provinsi Papua Tengah sebagai provinsi darurat militer dan darurat kemanusiaan.
3. Mendesak Gubernur, Bupati, MRP, dan DPR Papua Tengah segera menyurati Presiden RI dan Menteri Pertahanan untuk menarik pasukan dari seluruh Papua Tengah, karena situasi keamanan dalam kondisi aman.
4. Mendukung Solidaritas Mahasiswa Kabupaten Paniai di Nabire yang mendesak Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI segera menarik pasukan dari Kabupaten Paniai. Mahasiswa menyebut kehadiran TNI dari Satuan Yonif Teritorial Pembangunan menyasar Distrik Agadide, Aweida, dan Ekadide.
