KORANPUBLIKA.CO.ID|Tasikmalaya,– Para pedagang bahan bakar minyak (BBM) eceran di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, mengeluh kedatangan oknum yang mengatasnamakan wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Kedatangan oknum tersebut dinilai meresahkan karena disertai intimidasi terkait legalitas penjualan BBM eceran.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi, mengatakan dirinya banyak menerima keluhan langsung dari para pedagang kecil tersebut.
Menurutnya, kedatangan para oknum itu sering kali berujung pada permintaan sejumlah uang.
“Dari beberapa kasus yang pernah terjadi di wilayah Tasikmalaya Selatan, kehadiran para oknum ini ujung-ujungnya malah meminta sejumlah uang yang nilainya hingga puluhan juta rupiah,” ujar Dedi saat memberikan keterangan, Sabtu (14/11/2026).
Dedi menyayangkan tindakan tersebut karena margin keuntungan yang didapat para pengecer sangat tipis. Ia menyebutkan, para pedagang umumnya hanya mengambil untung sekitar Rp 500 hingga Rp 1.000 per liter.
Keuntungan kecil itu pun kerap habis terpakai untuk menutupi biaya operasional transportasi saat kulakan BBM ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Dedi menegaskan, meski para pedagang membeli BBM dari SPBU untuk dijual kembali, kehadiran mereka justru menjadi solusi atas keterbatasan akses energi di pelosok.
Jarak tempuh menuju SPBU yang sangat jauh membuat warga tidak memungkinkan untuk bolak-balik setiap hari hanya demi mengisi satu tangki sepeda motor.
“Masyarakat sebenarnya merasa sangat terbantu dengan hadirnya pedagang bensin eceran ketimbang harus pergi jauh ke SPBU.
Selain warga biasa, keberadaan mereka juga sangat menopang ribuan nelayan yang setiap hari menggantungkan kebutuhan BBM untuk melaut mencari ikan,” jelasnya.
Sebagai sesama pelaku usaha yang juga memiliki lapak bensin eceran, Dedi mengaku sejauh ini belum pernah didatangi oknum-oknum tersebut. Namun, ia menegaskan siap membela pedagang kecil jika intimidasi dan pemerasan terus dibiarkan.
“Jika suatu saat ada yang datang dan meresahkan, kami siap beradu argumen bahkan hingga kontak fisik sekalipun kalau kehadiran mereka memang bertujuan memeras masyarakat kecil,” tegas Dedi.
Atas kondisi ini, Dedi mendesak aparat penegak hukum untuk segera merespons dan menindak tegas para oknum yang mencoreng profesi jurnalis serta aktivis LSM tersebut.
Menurutnya, tindakan mereka sudah masuk ke ranah pidana pemerasan yang merugikan ekonomi warga.
Selain penegakan hukum, Dedi juga meminta pemerintah segera merumuskan regulasi atau aturan yang jelas untuk melindungi para pengecer BBM di daerah pelosok.
Pasalnya, sebaran SPBU milik Pertamina dinilai belum merata dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat desa.
“Saran kami, di setiap desa minimal harus ada satu gerai penjualan BBM resmi yang dikelola oleh koperasi atau pemerintah desa sebagai kepanjangan tangan Pertamina. Dengan begitu, distribusi energi ke pelosok terjamin secara legal dan masyarakat tidak lagi menjadi sasaran intimidasi,” pungkasnya.














