KORANPUBLIKA.CO.ID|Jakarta,– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan perubahan mekanisme pencairan anggaran darurat kebencanaan. Jika sebelumnya pencairan hanya dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kini pemerintah membuka jalur baru melalui Satgas Jembatan yang dipimpin Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Rabu(31/12/2025).
Langkah ini diambil untuk mempercepat pembayaran biaya pembangunan jembatan di wilayah terdampak bencana di Sumatra. Menurut Purbaya, BNPB masih memiliki sisa anggaran sebesar Rp1,5 triliun, namun hingga kini belum mengajukan pencairan. Sementara itu, Satgas Jembatan membutuhkan dana segera untuk menutup biaya pembelian jembatan dan alat berat yang sudah digunakan dalam proses pembangunan.
“BNPB kan masih ada sisa anggaran Rp1,5 triliun, tapi sampai sekarang mereka belum mengajukan. Tapi kita coba alihkan kepada yang namanya Satgas Jembatan,” ujar Menkeu di Jakarta.
Purbaya menegaskan bahwa pencairan bisa dilakukan pada hari yang sama dengan pengajuan, sehingga ia mendorong Satgas Jembatan segera mengajukan permintaan anggaran.
Satgas Jembatan sendiri dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto dengan mandat membangun jembatan di wilayah terpencil dan terisolasi akibat bencana. Dalam rapat koordinasi di Aceh sehari sebelumnya, KSAD Maruli Simanjuntak melaporkan bahwa pembangunan jembatan dilakukan secara swadaya, bahkan pihaknya harus berhutang untuk merealisasikan proyek tersebut.
Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berharap percepatan pemulihan pasca bencana di Sumatra dapat segera terwujud, khususnya melalui pembangunan infrastruktur vital berupa jembatan yang menghubungkan wilayah terdampak.
