KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Sidang paripurna perdana DPRD Jawa Barat Tahun 2026 diwarnai interupsi dari anggota Fraksi PKB, H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., MM Dalam rapat yang beragendakan Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026 serta Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, Sidkon menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan anggaran media di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), Senin(5/1/2026).
Kang Sidkon menegaskan bahwa keberadaan media dan lembaga penyiaran di Jawa Barat perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia menyebut terdapat 457 lembaga penyiaran yang tergabung dalam asosiasi dan berharap agar aspirasi mereka dapat diakomodasi melalui alokasi belanja media di tiap OPD.
“Interupsi pimpinan, saya mau menyampaikan aspirasi dari teman media atau penyiaran. Seperti kita ketahui jumlah lembaga penyiaran ada 457. Mereka dalam asosiasi meminta agar dapat perhatian,” ujar Kang Sidkon dalam sidang.
Kang Sidkon meminta agar Pemprov Jabar melalui Wakil Gubernur maupun Sekda bisa memastikan adanya belanja media di setiap OPD pada tahun anggaran 2026.
Menanggapi interupsi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara menyerahkan keputusan kepada Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, serta Sekda Herman Suryatman. Ia memastikan bahwa usulan tersebut akan diingatkan kepada pemerintah provinsi.
“Aspirasi langsung didengar oleh Wakil Gubernur dan Sekda, Insya Allah akan kami ingatkan,” kata Iswara.
Sidang paripurna perdana ini turut dihadiri Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan, Sekda Herman Suryatman, serta sejumlah kepala OPD. Dengan adanya interupsi tersebut, isu alokasi anggaran media diperkirakan akan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan kebijakan Pemprov Jabar sepanjang tahun 2026.
