KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyampaikan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan Pemprov Jabar sepanjang tahun 2025. Politikus PDIP itu menyoroti langkah Gubernur Dedi Mulyadi bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan, khususnya di sektor pendidikan, Senin(29/12/2025).
Ono menilai, perubahan skema bantuan pendidikan yang dilakukan Pemprov Jabar menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya terkait dihapusnya kucuran bantuan hibah untuk pesantren yang kemudian dialihkan menjadi program beasiswa santri.
“Pesantren itu bagian penting dalam meningkatkan indeks pendidikan di Jawa Barat yang masih rendah. Angka rata-rata lama sekolah juga masih rendah, sehingga pesantren perlu tetap mendapat perhatian,” ujar Ono.
Namun, menurutnya, skema baru tersebut belum berjalan optimal. Dari Rp 10 miliar anggaran yang disiapkan, hanya Rp 5,1 miliar yang terserap. Kendala utama terletak pada pendataan santri kurang mampu yang belum tertata dengan baik.
“Data pesantren di bawah Kemenag ternyata masih kurang baik. Ini ke depan perlu diperbaiki,” tegasnya.
Selain itu, Ono juga menyoroti perubahan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah swasta yang kini berbentuk beasiswa bagi siswa kurang mampu. Ia menilai, pendataan penerima bantuan tidak bisa hanya mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Masih banyak rakyat tidak mampu yang ternyata tidak masuk dalam DTSEN. Ini harus jadi perhatian,” tambahnya.
Ono berharap pada tahun 2026, kolaborasi antara Pemprov dan DPRD Jabar semakin baik sehingga pembangunan di berbagai sektor, khususnya pendidikan, dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
