KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan fiskal serius menyusul pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025, DBH yang semula diproyeksikan mencapai Rp2,81 triliun kini hanya dialokasikan sebesar Rp843,09 miliar.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyebutkan bahwa meskipun terjadi pemotongan drastis, Pemprov tetap menargetkan DBH sebesar Rp2,42 triliun dalam APBD 2026. Target ini akan dicapai dengan mengandalkan kurang salur DBH dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk 2023 dan 2024.
Menanggapi kondisi ini, Anggota DPRD Jawa Barat dari Komisi III Fraksi Demokrat, Ronny Hermawan, menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak pemangkasan tersebut terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Pemangkasan DBH ini sangat signifikan, hampir 70 persen. Ini tentu akan memengaruhi ruang fiskal Pemprov Jabar dalam membiayai program-program prioritas, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Ronny saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Rabu (28/1/2026).
Ronny menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran di tengah keterbatasan fiskal. Ia juga mendorong Pemprov untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar alokasi dana ke daerah tidak terus mengalami penurunan.
“Kami di Komisi III akan terus mengawal agar belanja daerah tetap fokus pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Jangan sampai pemangkasan ini justru mengorbankan pelayanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, data dari Bappeda Jabar menunjukkan bahwa penurunan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Jawa Barat pada 2026 tidak hanya terjadi pada DBH. Dana Alokasi Umum (DAU) juga turun dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari Rp276 miliar menjadi nol, dan DAK nonfisik terkoreksi dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemprov Jabar tetap optimistis menargetkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,5% hingga 6% pada 2026. Optimisme ini didasarkan pada capaian makro ekonomi Jabar yang tumbuh 5,20% pada kuartal III 2025, melampaui rata-rata nasional.
“Insya Allah, ekonomi Jawa Barat 2026 prospektif. Realisasi pendapatan dan belanja kita terbaik nasional, dan itu menunjukkan keseriusan kita dalam menjaga government spending,” ujar Herman.
Ronny Hermawan pun mengapresiasi optimisme tersebut, namun mengingatkan agar target pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi angka di atas kertas.
“Pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan dirasakan oleh masyarakat bawah. Jangan sampai kita bicara angka, tapi di lapangan masyarakat masih kesulitan akses layanan dasar,” pungkasnya.
