KORANPUBLIKA.CO.ID|Indramayu,- DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti masih adanya sekolah yang belum menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Indramayu. Tepatnya, empat sekolah dasar dan satu madrasah ibtidaiyyah di Desa Jayalaksana, Kecamatan Kedokan Bunder, belum tersentuh program yang seharusnya menjadi hak seluruh peserta didik, Jumat(30/1/2026).
Anggota DPRD Jawa Barat Komisi I dari Fraksi PKB, H. Muhamad Sidkon Djampi S.H, MM, menegaskan bahwa ketidakmerataan ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap implementasi program nasional di daerah. Menurutnya, pemerataan menjadi kunci agar tujuan peningkatan gizi anak didik dapat tercapai secara optimal.
“Program MBG adalah hak anak-anak kita. Tidak boleh ada diskriminasi wilayah. Pemerintah daerah harus memastikan distribusi berjalan merata, termasuk di Indramayu yang masih ada sekolah belum menerima manfaat,” ujar Kang Sidkon.
Kang Sidkon menambahkan, DPRD Jabar akan berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Indramayu dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencari solusi cepat atas ketidakmerataan tersebut. Ia menekankan prinsip keadilan harus menjadi dasar kebijakan agar tidak ada siswa yang tertinggal.
Selain soal MBG, Kang Sidkon Djampi juga menyoroti pembangunan fasilitas Embarkasi Haji Indramayu yang masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa infrastruktur, termasuk masjid dan jaringan air bersih, belum selesai dibangun sehingga menghambat kenyamanan jamaah haji.
“Fasilitas embarkasi haji bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga wujud pelayanan negara terhadap umat. DPRD akan mendorong agar anggaran dan koordinasi lintas instansi segera dituntaskan,” tegas Kang Sidkon.
Ia berharap pembangunan fasilitas pendukung dapat segera rampung sehingga jamaah haji dari Indramayu dan wilayah sekitarnya dapat menikmati layanan yang layak dan nyaman.
Dengan sorotan terhadap dua isu penting ini, DPRD Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memastikan pemerataan program nasional sekaligus memperkuat pelayanan publik di daerah.
