KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, S.H., M.M, menegaskan bahwa optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi III yang membahas upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumat(10/4/2026).
Menurut Tina Wiryawati, potensi penerimaan dari sektor PAP masih sangat besar, namun belum tergarap maksimal.
“Pajak Air Permukaan harus dikelola secara transparan, terukur, dan berkeadilan. Dengan begitu, kontribusinya terhadap PAD bisa lebih signifikan dan mendukung pembangunan Jawa Barat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan berbasis teknologi perlu diterapkan agar kebocoran penerimaan dapat diminimalisir. “Kita dorong penggunaan sistem digital dalam pencatatan dan pengawasan. Dengan begitu, setiap liter air permukaan yang dimanfaatkan industri bisa tercatat jelas dan adil,” kata Tina Wiryawati.
Komisi III DPRD Jabar sendiri memiliki lingkup kerja di bidang keuangan daerah, termasuk pajak, retribusi, BUMD, serta penanaman modal. Optimalisasi PAP dinilai sejalan dengan kebutuhan fiskal Jawa Barat yang terus meningkat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
“Ketahanan fiskal daerah tidak bisa hanya bergantung pada dana transfer pusat. Jawa Barat harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber PAD, salah satunya melalui Pajak Air Permukaan,” tegas Tina Wiryawati.
