KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Guna memperluas akses pembayaran sekaligus memudahkan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya, BPJS Kesehatan resmi menjajaki uji coba kerja sama dengan 20 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bandung. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menuturkan bahwa uji coba kolaborasi bersama ke-20 KKMP tersebut tak hanya untuk mendukung keberlanjutan Program JKN, melainkan juga diharapkan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar.
“Ada lebih dari 83.000 Koperasi Merah Putih di Indonesia yang berpotensi untuk diberdayakan menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan. Di Kota Bandung, 20 KKMP ini telah melewati proses kurasi awal dan analisis kelayakan, hingga akhirnya ditetapkan menjadi lokus uji coba. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi di antaranya terkait legalitas badan usaha, kepesertaan JKN internal, dan kesiapan infrastruktur,” jelas Pujo, Kamis (21/5/2026).
Terdapat 3 model uji coba yang dikolaborasikan BPJS Kesehatan bersama 20 KKMP di Kota Bandung. Pertama, KKMP sebagai kanal pembayaran iuran peserta JKN (Payment Point Online Banking/PPOB). Kedua, KKMP sebagai agen institusi/agen mitra JKN yang melakukan pendataan, edukasi, dan pengaktifan kembali peserta JKN non aktif. Ketiga, KKMP sebagai kolabolator yang menghimpun dan menyalurkan dana dari berbagai sumber (hasil usaha, corporate social responsibility, donasi) untuk membayar iuran peserta JKN non aktif.
“KKMP yang bermitra dengan BPJS Kesehatan nantinya akan kami berikan imbal jasa per transaksi dengan persentase tertentu, sehingga bisa menjadi alternatif sumber pendapatan baru bagi koperasi. Kami juga mempersyaratkan kepesertaan JKN aktif bagi KKMP yang hendak bermitra dengan BPJS Kesehatan, sehingga para pengurus koperasi memiliki kepastian perlindungan jaminan kesehatan dan dapat mengakses layanan kesehatan kapan pun dibutuhkan,” ungkap Pujo.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan bahwa KKMP tumbuh dari lingkungan masyarakat, sehingga lebih memahami kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kolaborasi KKMP dengan BPJS Kesehatan diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah bergerak menyentuh lapisan masyarakat hingga tingkat kelurahan.
“KKMP harus menjadi titik awal gerakan bersama untuk membangun masyarakat perkotaan yang lebih sehat dan kuat. KKMP juga harus memberi keuntungan bagi 151 anggotanya maupun kepada masyarakat sekitar,” tegas Farhan.
Sementara, Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus menilai kolaborasi BPJS Kesehatan dengan KKMP mampu meningkatkan kesadaran anggota koperasi tentang pentingnya jaminan kesehatan, sekaligus memudahkan akses informasi masyarakat. Terlebih, koperasi bukan hanya lembaga ekonomi rakyat, tapi juga wadah pemberdayaan sosial.
“Ini piloting yang bagus dan inspiratif. Koperasi bisa jadi mitra BPJS untuk menambah income koperasi karena ada imbal jasanya. Pengurus koperasi juga diharapkan bisa mendorong warga kelurahan jadi peserta BPJS aktif. Harapannya hal ini bisa direplikasi di tempat lain, tidak hanya di Kota Bandung. Ke depan, jika operasionalisasi KKMP sudah berjalan penuh, bisa juga mengembangkan gerai klinik dan obat, di-lead oleh Kementerian Kesehatan. Jadi koperasi bisa mendekatkan akses kesehatan ke masyarakat,” ujarnya.
