KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Gelombang kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bandung kian menguat, Komunitas Buah Batu Corps (BBC) secara terbuka menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi terhadap Wali Kota Bandung, , menyusul polemik penghentian Car Free Day (CFD) Buah Batu yang dinilai merampas hak publik.
Dalam konferensi pers yang digelar Sabtu (2/5/2026) di kawasan Buah Batu Regency, BBC melontarkan tudingan keras, Bandung kini berada dalam kondisi “darurat ruang publik”, istilah ini bukan sekadar retorik melainkan refleksi dari kebijakan yang dianggap makin membatasi akses masyarakat terhadap ruang terbuka.
Ketua Umum Komunitas Buah Batu Corps (BBC), H. Bagus Machdiantoro, didampingi Ketua Antar Lembaga BBC, Syaiful Ramadhan, menyebut langkah Pemkot Bandung sebagai bentuk “tirani kekuasaan” yang membungkus pembatasan ruang publik dengan dalih penataan kota.
“Ruang publik itu milik warga, bukan milik elite, tapi hari ini justru berubah jadi ruang eksklusif,” tegas Bagus Machdiantoro.
Seperti diketahui, CFD Buah Batu bukan program baru, sejak digagas pada 2011, kegiatan ini telah menjadi denyut sosial dan ekonomi masyarakat.
Ribuan warga memanfaatkan ruang tersebut untuk olahraga, interaksi sosial, hingga aktivitas UMKM, tanpa bergantung pada anggaran pemerintah.
Namun, penghentian CFD Buah Batu dinilai dilakukan tanpa transparansi dan tanpa pelibatan komunitas yang selama ini mengelola, BBC menilai kebijakan tersebut ahistoris dan mengabaikan kontribusi masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal CFD Buah Batu, ini soal bagaimana Pemerintah Kota Bandung memperlakukan warganya, apakah sebagai subjek atau sekadar objek kebijakan,” ujar Bagus Machdiantoro.
Kritik BBC tidak berhenti pada CFD Buah Batu, mereka juga menyoroti kondisi Alun- Alun Bandung yang kini dipagari dan aksesnya dibatasi.
Menurut Bagus Machdiantoro, pagar tersebut bukan simbol penataan, melainkan simbol eksklusi,tidak ada alasan darurat, baik keamanan, ketertiban, maupun konservasi yang cukup kuat untuk membenarkan pembatasan tersebut, “Kalau ruang publik dipagari, lalu untuk siapa kota ini dibangun?” ujarnya.
BBC juga mengutip sejumlah regulasi yang dinilai diabaikan oleh pemerintah kota, di antaranya:
– UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menjamin akses publik terhadap ruang terbuka
– Ketentuan minimal 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik
– Perda Kota Bandung No. 12 Tahun 2019 yang menegaskan fungsi ruang publik harus tetap terjaga
Bagi BBC, aturan tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan mandat yang harus dijalankan oleh kepala daerah.
Tak hanya kebijakan, gaya kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga menjadi sasaran kritik, BBC menilai Walikota Bandung cenderung eksklusif dan tidak membuka ruang dialog dengan masyarakat.
“Pemimpin itu bapak bagi seluruh warga, tapi kalau tidak mau mendengar, itu masalah serius,” ujar Bagus Machdiantoro..
Bagus Machdiantoro bahkan menyebut pendekatan kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat ini sebagai “anomali” dan terlalu nyaman dalam lingkaran pemikiran sendiri.
BBC menegaskan bahwa demonstrasi akan menjadi langkah terakhir jika aspirasi mereka tidak direspons. Sebelumnya, rencana aksi sempat tertahan setelah adanya intervensi aparat.
Kini, mereka memastikan akan kembali melayangkan surat kepada Pemkot Bandung. Jika tetap diabaikan, aksi turun ke jalan tidak bisa dihindari, “Kalau ruang dialog ditutup, maka jalanan jadi ruang bicara rakyat,” tegas Bagus Machdiantoro.
Berikut Tuntutan BBC:
– Mengembalikan pengelolaan CFD Buah Batu kepada komunitas BBC
– Membuka kembali akses penuh ruang publik, termasuk
– Menghentikan kebijakan yang membatasi partisipasi masyarakat dalam ruang kota
Polemik ini membuka pertanyaan lebih besar: apakah Kota Bandung sedang bergerak menuju kota yang inklusif, atau justru kota yang makin eksklusif?
Jawabannya kini bukan hanya di tangan pemerintah, tetapi juga pada seberapa jauh warga berani mempertahankan hak atas kotanya sendiri.
