KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN,H.M Hasbullah Rahmad, S.PD, M. Hum, menilai langkah Gubernur Dedi Mulyadi memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, visi pemerataan keuangan dan ekonomi berbasis ekologi merupakan instrumen penting dalam memperkuat ketahanan sosial di seluruh wilayah Jawa Barat.Hasbullah menekankan bahwa sebagai anggota komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat, distribusi keuangan yang merata akan memastikan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tidak lagi terkendala oleh jarak dan ketimpangan ekonomi wilayah.”Kami di Komisi 5 memandang kebijakan distribusi keuangan yang merata ini sebagai upaya konkret menghadirkan keadilan sosial. Jika ekonomi tumbuh seimbang di tiap daerah, maka fasilitas publik di pelosok Jabar akan semakin mumpuni, sehingga kesejahteraan warga tidak lagi terkonsentrasi di kota besar saja,” ujar Bang Has, Selasa(19/5/2026).
Terkait pembangunan ekonomi berbasis ekologi, Bang Has menyoroti korelasi positif antara kelestarian lingkungan dengan kesehatan masyarakat. Ia berpendapat bahwa pembangunan yang memperhatikan keseimbangan alam secara otomatis akan menurunkan risiko penyakit yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan.”Ekosistem ekonomi yang ramah lingkungan berarti menjamin udara dan air yang lebih bersih bagi warga. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan masyarakat Jawa Barat. Pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim akan melindungi warga dari potensi bencana dan ketidakpastian pangan,” tambahnya.
Politisi PAN ini juga mengingatkan pentingnya kesiapan tenaga kerja lokal dalam menyambut ekosistem ekonomi berbasis ekologi. Ia berharap kolaborasi Pemprov-BI ini juga menyentuh penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu terserap dalam lapangan kerja baru yang lebih berkelanjutan.”Ketahanan sosial hanya bisa terwujud jika masyarakatnya berdaya. Kami mendorong agar sinergi dengan BI ini juga mencakup literasi keuangan dan dukungan bagi UMKM berbasis ekologi di pedesaan. Dengan begitu, ekonomi inklusif yang dicita-citakan Gubernur benar-benar dirasakan oleh para pekerja dan keluarga di Jawa Barat,” tegasnya.
Bang Has berharap pengukuhan Kepala Perwakilan BI Jabar yang baru menjadi momentum bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja lebih sinkron. Ia memastikan DPRD akan terus memantau implementasi kebijakan ini agar stabilitas ekonomi daerah berbanding lurus dengan menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).”Tujuannya satu, yakni pembangunan yang berkeadilan. Kami akan kawal agar setiap kebijakan keuangan dan ekonomi ini bermuara pada perut yang kenyang dan lingkungan yang sehat bagi seluruh rakyat Jawa Barat,” pungkasnya.
