KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., M.M, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dalam mendukung visi Gubernur Dedi Mulyadi terkait pemerataan keuangan dan ekonomi berbasis ekologi. Ia menilai kolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan tidak lagi tersentralisasi di wilayah perkotaan. Kang Sidkon, yang membidangi urusan pemerintahan di Komisi 1, menyoroti bahwa kebijakan distribusi keuangan yang merata harus dibarengi dengan kesiapan administrasi dan koordinasi yang kuat antarlembaga, terutama dalam menjangkau wilayah pelosok dan desa.”Kami di Komisi 1 sangat mengapresiasi sinergi antara Pemprov Jabar dan BI. Distribusi keuangan yang merata adalah kunci keadilan wilayah. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi ini mampu menyentuh unit pemerintahan terkecil di desa agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk sejahtera,” ujar Kang Sidkon di Bandung, Kamis (16/5/2026).
Mengenai visi pembangunan ekonomi berbasis ekologi, Kang Sidkon memandang hal tersebut sebagai tantangan baru bagi tata kelola birokrasi di Jawa Barat. Ia menekankan perlunya regulasi yang adaptif guna mendukung ekosistem ekonomi yang menjaga keberlanjutan alam.”Membangun ekonomi berbasis ekologi memerlukan sinkronisasi kebijakan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Pembangunan yang memperhatikan lingkungan akan memperkuat ketahanan sosial kita. Kami akan mengawal dari sisi legislasi agar arah pembangunan masa depan Jabar ini memiliki landasan aturan yang kuat dan tidak tumpang tindih,” tegas politisi senior PKB tersebut.
Kang Sidkon berharap pengukuhan Kepala Perwakilan BI Jabar yang baru, Junanto Herdiawan, mempererat hubungan kerja antara pemerintah daerah dengan otoritas keuangan negara. Menurutnya, stabilitas ekonomi daerah sangat bergantung pada seberapa efektif koordinasi antarlembaga dijalankan.”Hubungan antarlembaga harus semakin solid. Penandatanganan komitmen atau kolaborasi seperti ini harus berlanjut pada aksi nyata di lapangan. Kami di DPRD akan terus memantau agar distribusi keuangan benar-benar inklusif dan mampu mendorong kemandirian ekonomi desa di seluruh Jawa Barat,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Kang Sidkon optimis bahwa dengan pendekatan pembangunan yang berkeadilan dan ramah lingkungan, Jawa Barat akan lebih siap menghadapi tantangan perubahan iklim tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi rakyat.Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dalam acara pengukuhan di Kantor Perwakilan BI Jabar menekankan bahwa kolaborasi ini sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat Jawa Barat di masa depan.
