KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Wacana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menggelar tes urine bagi siswa SMA/SMK sederajat mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. Namun, program tersebut diminta tidak sekadar menjadi gerakan kejutan sesaat, melainkan harus berjalan secara berkelanjutan.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Anggota Komisi V DPRD Jabar, H. M Hasbullah Rahmad, S. Pd., M. Hum, menyatakan bahwa langkah antisipatif ini sangat penting untuk mencetak generasi muda Jawa Barat yang unggul dan bebas dari penyalahgunaan narkotika maupun zat adiktif lainnya.
”Prinsipnya kita mendukung penuh karena kita ingin calon generasi pemimpin Jawa Barat ini unggul. Enggak mungkin unggul kalau sudah terkontaminasi barang haram. Kita harus menjaga anak-anak yang sedang produktif menempuh studi di SMA agar terbebas dari bahaya narkoba,” ujar Bang Has saat diwawancarai, Jumat (14/8/2026).
Kendati demikian, Bang Has menekankan agar Pemprov Jabar tidak berjalan sendiri. Ia mendorong adanya kolaborasi erat dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat kabupaten/kota serta keterlibatan aktif guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah.
Menurutnya, keterlibatan BNN Kabupaten/Kota kunci agar program ini memiliki sistem pengawasan, edukasi, pembinaan, hingga pemeriksaan berkala yang berkelanjutan di tiap daerah.
Bang Has juga mengingatkan pentingnya skema penanganan yang tepat apabila ditemukan siswa yang terindikasi positif saat pemeriksaan. Ia menegaskan bahwa siswa yang terpapar tidak boleh langsung dihadapkan pada proses hukum atau dikeluarkan dari sekolah, melainkan harus mendapatkan pembinaan dan terapi.
”Andai kata nanti ditemukan ada yang positif, itu jangan sampai mengganggu proses belajarnya dan jangan dihadapkan dengan proses hukum. Di sinilah pentingnya peran guru BK dan BNN untuk mengambil alih proses rehabilitasi, baik melalui karantina maupun terapi medis,” tegasnya.
Dengan pendekatan yang terintegrasi antara pemda, BNN, dan pihak sekolah, diharapkan kebijakan ini tidak berhenti sebagai agenda seremoni belaka, melainkan menjadi benteng perlindungan yang efektif bagi masa depan pelajar di Jawa Barat.
