KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk segera melakukan intervensi anggaran guna menyelesaikan persoalan utang dan penurunan pelayanan di RSUD Patrol, Kabupaten Indramayu. Rumah sakit yang baru saja dialihkan pengelolaannya dari Pemkab Indramayu ke Pemprov Jabar tersebut kini menanggung beban utang hingga Rp15 miliar.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, H. M Hasbullah Rahmad, S.Pd., M. Hum, mengungkapkan bahwa penyerahan aset tersebut seharusnya diimbangi dengan dukungan anggaran yang optimal agar kualitas layanan kesehatan masyarakat tidak merosot.
”Setelah diambil alih oleh Jawa Barat, amat memprihatinkan jika tingkat pelayanannya justru turun hanya karena rumah sakit tidak mampu mengoperasionalkan operasionalnya akibat menanggung utang sebesar Rp15 miliar,” ujar Bang Has saat ditemui di Bandung.
Bang Has memaparkan, berdasarkan data hasil rapat kerja bersama pihak RSUD Patrol, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit tersebut mengalami penurunan signifikan. Saat masih di bawah naungan Pemkab Indramayu, RSUD Patrol mampu mengantongi pendapatan hingga Rp46 miliar per tahun. Namun, angka tersebut kini merosot menjadi Rp36 miliar per tahun.
Penurunan pendapatan senilai Rp10 miliar ini dipicu oleh sejumlah faktor internal dan eksternal:
* Faktor Persaingan: Bermunculannya rumah sakit swasta baru di sekitar wilayah Patrol.
* Kerusakan Fasilitas: Banyak sarana dan prasarana fisik rumah sakit yang mulai rusak dan bocor.
* Beban Operasional: Rumah sakit harus menopang gaji dan operasional hampir 300 pegawai, baik ASN maupun tenaga honorer.
Di tengah penurunan omzet tersebut, RSUD Patrol harus menyicil kewajiban utang sebesar Rp200 juta per bulan dari total utang Rp15 miliar. Tunggakan tersebut mendera dua sektor vital:
* Vendor Obat: Porsi utang terbesar berada pada perusahaan pemasok/vendor obat-obatan.
* Tenaga Kesehatan (Nakes): Tunggakan gaji nakes yang rata-rata belum terbayarkan selama satu bulan.
Guna menyelesaikan krisis keuangan ini, Bang Has mengkritik rancangan bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada Perubahan Anggaran tahun ini yang hanya mengalokasikan sekitar Rp6,8 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut sangat kurang untuk memulihkan kondisi rumah sakit.
Bang Has meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat untuk mengambil langkah nyata dengan mengalokasikan dana bantuan secara bertahap dan terukur:
1. Pelunasan Utang: Pemprov Jabar membantu pelunasan utang Rp15 miliar agar beban cicilan Rp200 juta per bulan terangkat dan pendapatan BLUD rumah sakit terbebaskan.
2. Dana Operasional: Pemprov menyuntikkan bantuan operasional sebesar Rp15 miliar untuk menyokong pelayanan dasar.
3. Perbaikan Fasilitas: Mengalokasikan dana perbaikan sarana dan prasarana agar kenyamanan pasien meningkat, yang pada akhirnya akan mendongkrak kembali pendapatan rumah sakit.
Ia membandingkan penanganan RSUD Patrol dengan RSUD Jampang Kulon yang sebelumnya juga dialihkan dari kabupaten ke provinsi dan berhasil berkembang pesat berkat intervensi anggaran yang masif.
”Kalau utangnya lunas dan sarananya diperbaiki, tingkat pelayanan otomatis naik. Jika pelayanan meningkat, pendapatan rumah sakit pun naik sehingga ke depan mereka bisa mandiri (survive) tanpa harus terus-menerus bergantung pada subsidi APBD,” pungkasnya.
