KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah untuk membiayai program pendidikan jutaan siswa mendapat apresiasi dari DPRD Jawa Barat. Langkah tersebut dinilai sebagai wujud nyata pengembalian uang rakyat untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. M Hasbullah Rahmad, S.PD., M. Hum, mengapresiasi kesadaran masyarakat Jawa Barat dalam membayar pajak yang dampaknya langsung dirasakan oleh sektor pendidikan. Menurutnya, alokasi anggaran Rp1,2 triliun di luar BOS dan sertifikasi guru sangat vital untuk menjamin operasional dan sarana prasarana sekolah.
”Komisi V DPRD Jabar sangat mendukung pemanfaatan dana pajak masyarakat yang dikembalikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah dan pembangunan ruang kelas baru. Ini bukti bahwa pajak dari rakyat memang kembali untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Bang Has saat memberikan tanggapan, Kamis (24/9/2026).
Politisi PAN tersebut menyoroti komitmen Pemprov Jabar dalam memperhatikan keberadaan SMA dan SMK swasta melalui program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK). Alokasi dana Rp73 miliar untuk subsidi SPP dan uang pangkal bagi 31.663 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dinilai sebagai solusi adil dan inklusif.
”Perhatian terhadap sekolah swasta ini merupakan perjuangan yang terus dikawal oleh Komisi V. Anak-anak kita yang tidak lolos di sekolah negeri tetap berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya tinggi. Subsidi SPP dan uang pangkal bagi sekolah swasta ini bentuk keadilan akses pendidikan di Jawa Barat,” tegas Legislator asal Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi tersebut.
Selain itu, Bang Has meng-garisbawahi pentingnya pengawasan terhadap penyaluran bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu sebesar Rp70 miliar untuk seragam dan perlengkapan sekolah, serta dana Rp70 miliar guna mencegah angka putus sekolah bagi 117.457 murid.
”Sebagai Ketua Fraksi PAN, saya menginstruksikan seluruh jajaran di Komisi V untuk mengawasi ketat agar bantuan peralatan sekolah sebesar Rp1,8 juta per siswa serta subsidi penanganan siswa terancam putus sekolah ini benar-benar tepat sasaran. Tidak boleh ada anak di Jawa Barat yang berhenti sekolah hanya karena terkendala biaya,” tegasnya.
Bang Has mengamini pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahwa skema pendidikan gratis dan terjangkau di Jawa Barat pada hakikatnya dibiayai oleh gotong royong warga melalui pajak. Oleh karena itu, akuntabilitas dan efisiensi penggunaan APBD di Dinas Pendidikan Jabar harus terus dijaga.
”Transparansi pengelolaan dana pendidikan dari APBD ini kunci utama. Ketika masyarakat melihat pajak yang mereka bayarkan langsung berdampak pada pendidikan anak-anak mereka, partisipasi dan kesadaran membayar pajak di Jawa Barat dipastikan akan terus meningkat,” pungkas Bang Has.
Sebelumnya, Pemprov Jabar mengumumkan alokasi triliunan rupiah dari hasil pajak daerah untuk membiayai operasional sekolah negeri, subsidi siswa SMA/SMK swasta, bantuan perlengkapan siswa kurang mampu, hingga penanganan anak terancam putus sekolah di seluruh wilayah Jawa Barat.
