KORANPUBLIKA.CO.ID|Pangandaran,– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menyarankan agar peringatan Hari Jadi ke-14 Kabupaten Pangandaran atau Milangkala digelar secara sederhana. Hal itu menyusul ancaman krisis air bersih akibat kekeringan yang tengah dihadapi masyarakat.
Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin menegaskan, pihaknya tidak menolak penyelenggaraan peringatan hari jadi daerah.
Namun, kondisi masyarakat yang menghadapi ancaman kekeringan harus menjadi pertimbangan dalam menentukan skala kegiatan, termasuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Asep, Milangkala tidak semestinya hanya menjadi ajang perayaan tahunan. Momentum tersebut juga perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi perjalanan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom sejak 2012, mempromosikan produk lokal, menampilkan kekayaan budaya, serta merumuskan arah pembangunan ke depan.
Ia menilai, sejumlah kegiatan seperti karnaval tetap dapat diselenggarakan dengan konsep hemat dan bersahaja. Kemegahan sebuah acara tidak harus diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan.
Terkait rencana pentas musik atau konser, Asep mengatakan kegiatan yang diinisiasi pihak ketiga, seperti sponsor atau lembaga tertentu, tetap dapat dilaksanakan selama tidak menggunakan anggaran APBD.
“Penyelenggara diharapkan tetap mengedepankan kesederhanaan serta memastikan kegiatan yang digelar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Asep, Kamis, 15 Oktober 2026.
Ia juga berharap rangkaian Milangkala ke-14 mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi pelaku usaha dan warga lokal. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat daya tarik pariwisata Kabupaten Pangandaran.
Di tengah ancaman kekeringan, Asep menekankan, bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Dengan demikian, peringatan hari jadi Kabupaten Pangandaran diharapkan tetap berlangsung tanpa mengesampingkan upaya penanganan krisis air bersih yang berpotensi berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
