KORANPUBLIKA.CO.ID|Cimahi,- Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Cimahi ke-25 pada 21 Juni 2026, Koalisi Masyarakat Pendukung Cimahi Otonom (KMP-CO) bersama elemen sipil, akademisi, dan pers menggelar Saresehan Refleksi bertajuk “Cimahi Kamari, Kiwari, Jeung Rek Kamana Kahareupna”. Forum ini digagas sebagai instrumen kontrol sosial sekaligus manifesto dialektis intelektual terhadap jalannya pemerintahan, Rabu(17/6/2026).
Ketua KMP-CO, H. Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cimahi tidak boleh anti-kritik. “Kita memilih jalan demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat. Kritik bukanlah musuh, melainkan obat penawar agar kekuasaan tidak tersesat dalam kegelapan. Pemkot tidak boleh menutup mata; akuntabilitas wajib ditingkatkan berlipat ganda,” ujarnya.
Saresehan ini berangkat dari kejujuran melihat keterbatasan daya dukung wilayah terkecil di Jawa Barat pada medio 2025. Kota satelit dengan kepadatan tinggi ini tengah menghadapi tantangan di empat sektor utama. Dari sisi ekonomi, struktur ekonomi sebesar 45,70% masih didominasi industri pengolahan konvensional yang rentan terhadap guncangan global. Di sektor kesehatan, angka stunting balita mencapai 21,43% dan menjadi ancaman serius kualitas hidup. Sementara itu, ketenagakerjaan menunjukkan tingkat pengangguran terbuka mendekati dua digit. Dari aspek ekologi dan infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) hanya 50,35, ditambah kemacetan parah serta semrawutnya Pasar Antri.
Dalam RPJPD 2025–2045, Cimahi mengusung ikon “Cimahi Campernik 2045” sebagai kota kompak, cerdas, kreatif, dan mandiri fiskal. Namun, KMP-CO menekankan bahwa ikon ini bukanlah mantra ajaib. Dua periode kepemimpinan ke depan disebut sebagai Golden Window yang membutuhkan semangat kritis dan kemitraan. Instrumen yang ditekankan meliputi monitoring berkelanjutan untuk mendeteksi deviasi kebijakan sejak dini, evaluasi kritis berbasis data sebagai koreksi atas rapor merah pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, serta pengawalan konsisten agar pembangunan tidak terjebak siklus “ganti pemimpin, ganti kebijakan”.
Momentum perak ini juga menjadi penegasan bahwa pembangunan Cimahi tidak boleh berjalan di ruang samar-samar. KMP-CO menekankan pentingnya uji validitas data untuk memastikan klaim keberhasilan berbasis realitas lapangan, menolak kompromi politik merusak demi menjaga kompas pembangunan dari syahwat politik jangka pendek, serta membuka partisipasi publik agar masyarakat dapat mengoreksi kebijakan yang salah arah.
Dengan 312 RW dan 1.728 RT di 15 kelurahan dan 3 kecamatan, Cimahi boleh terbatas secara lahan, tetapi tidak boleh membatasi hak bersuara rakyatnya. Saresehan ini menjadi panggilan agar Pemkot Cimahi keluar dari zona nyaman dan membuktikan bahwa otonomi adalah milik rakyat, bukan milik kroni.
