KORANPUBLIKA.CO.ID|Nabire, Papua Tengah,- Ketua DPD I KNPI Provinsi Papua Tengah, Yustinus Tebai, mendesak keras Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk segera mengevaluasi kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang dinilai meresahkan masyarakat, Rabu(1/7/2026).
Menurut Tebai, kebijakan itu berdampak langsung kepada kelompok paling rentan. Masyarakat kecil, nelayan, petani, dan pelaku UMKM di Nabire kini tercekik karena sulit mendapatkan BBM dengan harga wajar.
“BBM adalah urat nadi kehidupan dan ekonomi rakyat. Kami minta Pemda Nabire segera duduk satu meja bersama Pertamina, aparat, dan unsur pemuda untuk mengevaluasi total kebijakan ini. Jangan sampai pembatasan ini justru memicu kelangkaan, antrean panjang, dan harga mahal di pasaran,” tegas Tebai.
KNPI Papua Tengah menilai, setiap kebijakan harus berangkat dari data dan berpihak kepada rakyat. Pengawasan distribusi BBM harus transparan, adil, dan tanpa diskriminasi.
“Jangan biarkan pemuda dan rakyat Nabire menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak. Negara hadir untuk melindungi, bukan mempersulit,” pungkasnya.
