KORANPUBLIKA.CO.ID|Sorong, Papua Barat Daya,- Solidaritas Mahasiswa/i Kabupaten Paniai Se-Indonesia melalui IPMAPAN Sorong menyampaikan pernyataan sikap terkait pendoropan militer non-organik dan organik di Kabupaten Paniai, Distrik Aweida, Kampung Tuguwai, dan seluruh Tanah Papua.
Aksi jumpa pers dilakukan pada Sabtu, 7 November 2026, pukul 16.00 WIT selesai, bertempat di Jl. Malibela, Lorong 02, Km 11, Lapangan Meuwo, Sorong. Pernyataan sikap dibacakan oleh Aser Mote, Pengarah Bidang Hukum dan HAM IPMAPAN Sorong.
Militer Indonesia dari Satuan Yonif Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang dikirim ke Papua Tengah menyasar beberapa distrik di Kabupaten Paniai, diantaranya Distrik Agadide, Distrik Aweida, dan Distrik Ekadide. Masuknya militer tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu telah melahirkan beberapa peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kabupaten Paniai sejak tanggal 25 Oktober sampai dengan 3 November 2026.
Mengingat peristiwa lampau yang menempatkan militer sebagai pelaku, contohnya Tragedi Paniai Berdarah 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobay, pendoropan militer tersebut memberikan tanda bahaya bagi kenyamanan masyarakat sipil di Kabupaten Paniai.
Peristiwa ini bermula saat adanya penyebaran militer yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia yang baru saja membentuk Satuan Yonif Teritorial Pembangunan dengan ambisi menaklukkan Papua di bawah kekuasaan militer Indonesia.
Beberapa peristiwa pendekatan militer di Kabupaten Paniai bermula pada tanggal 25 Oktober 2026, terkonfirmasi bahwa penyisiran dilakukan oleh Satgas Habema bersama TNI yang bertugas di Koramil Komopa melakukan penggeledahan dan penganiayaan terhadap Oktopianus Kobepa, warga sipil yang dianiaya oleh TNI saat dirinya sedang tertidur di rumahnya, di Kampung Toyaimoti, Distrik Aradide.
Kemudian, pada tanggal 28 Oktober 2026, militer Indonesia yang berasal dari Satuan TNI Yonif Teritorial Pembangunan mulai berdatangan ke Kampung Tuguwai, Distrik Aweida pukul 09.00 pagi.
Selanjutnya pada pukul 13.00 siang, TNI dari Yonif Teritorial Pembangunan menuju ke arah Sekolah SD YPK Tuguwai. Di sana terdapat 3 anak yang sedang berlari karena melihat kedatangan militer. Setelah itu militer Indonesia membuntuti 3 anak yang berlari melewati Sungai Dewagi.
Sementara itu, di Kampung Toyaimoti, pada tanggal 29 Oktober 2026, 4 kompi TNI yang berasal dari Satgas Habema menggeledah salah satu rumah pastoral milik Gereja Katolik Santo Yosep Tuguwai.
Kemudian TNI membagi kompi menjadi dua kompi yang kemudian menguasai dua bangunan, diantaranya Bangunan Perumahan Pastoral Santo Yosep Tuguwai dan Puskesmas di Kampung Tuguwai. Setelah menginap selama 3 malam di perumahan pastoral, akhirnya satuan TNI tersebut kembali ke Pos Toyaimoti.
Informasi masuknya TNI tanpa melakukan koordinasi menuai polemik di dalam beberapa grup WhatsApp. Tindakan tersebut direspon langsung oleh Kepala Distrik, tokoh gereja, tokoh adat, dan DPRK Kabupaten Paniai yang langsung mendatangi tempat tinggal Satuan Yonif Teritorial Pembangunan di salah satu Puskesmas, Kampung Tuguwai, Distrik Aweida. Tujuannya untuk meminta penjelasan terkait maksud dan tujuan kedatangan Satuan Yonif Teritorial Pembangunan di Distrik Aweida.
Pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa perwakilan tadi dijawab langsung oleh Komandan Yonif Teritorial Pembangunan bahwa kedatangan diutus oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selanjutnya tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November 2026, Kepala Distrik, tokoh gereja, tokoh adat, dan DPRK Kabupaten Paniai berulang kali mendatangi Puskesmas Tuguwai untuk memberikan pernyataan sikap dan menceritakan perihal kegelisahan masyarakat setempat setelah hadirnya militer di Kampung Tuguwai.
Kedatangan tersebut disambut dengan kecewa oleh militer yang kemudian dibalas dengan berbagai alasan. Situasi mulai memanas yang kemudian dibalas dengan penembakan secara brutal ke arah lain. Diperkirakan sekitar 500 lebih peluru senjata api yang keluar pada saat penembakan brutal tersebut.
Perlu diketahui bahwa kedatangan militer Yonif Teritorial Pembangunan ke beberapa distrik di Kabupaten Paniai berawal dari adanya peresmian yang diumumkan oleh Presiden pada tanggal 5 Oktober 2026, saat peringatan HUT ke-81 TNI yang dilakukan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Pusat. Prabowo Subianto juga meresmikan 204 satuan baru TNI termasuk peresmian Pangdam XXIX/Mambruk di Papua Tengah.
Pengumuman dan peresmian tersebut meliputi penambahan berbagai satuan baru di tiga matra, dengan rincian utama terkait pembangunan batalyon dan struktur pendukungnya.
Salah satunya adalah Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang diresmikan sebanyak 150 batalyon baru (menambah total Batalyon Teritorial Pembangunan menjadi 305 batalyon hingga Oktober 2026, dengan target mencapai 750 satuan hingga 2029). Pembangunan Yonif TP di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Papua Tengah.
Masuknya Yonif TP ke Paniai justru menguatkan dugaan kuat bahwa pembentukan, pengiriman, serta aktivitas militer di Kabupaten Paniai saat ini memiliki tujuan tertentu. Tidak hanya bertindak sebagai pengamanan dan pembangunan, justru sebaliknya, kehadiran militer akan berdampak pada adanya pengungsian besar-besaran. Situasi ini membuat masyarakat sipil semakin berada di bawah tekanan.
Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan ruang yang bebas untuk militer memperluas ekspansi sampai kepada ruang-ruang sipil masyarakat. Kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang Otsus. Dalam regulasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua, bidang pertahanan dan keamanan bukan lagi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, melainkan tetap menjadi kewenangan absolut Pemerintah Pusat. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 4 ayat (1) baik pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2001 maupun dalam perubahannya di UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Kemudian, pemerintah Indonesia juga menghapus beberapa pasal yang berkaitan dengan mekanisme pemberian izin dan ketentuan tentang pemekaran serta mekanisme penyelesaian persoalan HAM yang diatur di dalam Undang-Undang Otsus Papua No. 1 Tahun 2001.
Pemerintah Indonesia secara sepihak membagi Papua menjadi enam provinsi tanpa melakukan rapat dengar pendapat serta mempertimbangkan adanya desakan penolakan yang dilakukan oleh berbagai elemen rakyat Papua yang terkonsolidasi dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) pada tahun 2023. Kondisi ini menandakan bahwa ekspansi militer ke seluruh Tanah Papua, izin usaha, bahkan pemekaran akan terus dilakukan dengan dalil pembangunan dan keamanan. Kemudian kita tahu bersama bahwa Provinsi Papua Tengah terlebih dahulu telah memiliki Kantor Polda Papua Tengah dan Kantor Kodam Mambruk serta 8 Batalyon Teritorial Pembangunan di Papua Tengah.
Melihat kondisi militerisme yang semakin leluasa di Papua Tengah, lebih khusus di Kabupaten Paniai, kami, Solidaritas Mahasiswa/i Paniai Se-Indonesia menyatakan sikap dengan tegas bahwa:
1. Kami mengutuk keras tindakan penyisiran, penggeledahan, bahkan penganiayaan yang dilakukan oleh Satuan Satgas Habema dan Satuan Yonif Teritorial Pembangunan serta TNI yang bertugas di Paniai. Segera bertanggung jawab atas tindakan sewenang-wenang serta segera kosongkan seluruh kampung di Kabupaten Paniai;
2. Kami mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Paniai untuk segera memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat sipil yang berada di 4 distrik, yaitu Distrik Aradide, Distrik Aweida, Distrik Ekadide, dan Distrik Kebo;
3. Kami menolak dengan tegas rencana penambahan, pembentukan, dan pembangunan kantor batalyon, pos militer, serta polsek di seluruh wilayah Kabupaten Paniai;
4. Kami mendesak kepada Gubernur Papua Tengah, Bupati se-Papua Tengah, MRP Papua Tengah, dan DPR Papua Tengah segera menetapkan Provinsi Papua Tengah sebagai provinsi darurat militer dan darurat kemanusiaan;
5. Kami menolak dengan tegas rencana pemekaran kabupaten seperti Kabupaten Paniai Barat, Paniai Timur, dan Delima Jaya di Kabupaten Paniai;
6. Kami menolak dengan tegas segala macam bentuk perusahaan yang masuk, baik itu ilegal maupun legal, di Papua Tengah – Paniai;
7. Gubernur, Bupati se-Papua Tengah, MRP Papua Tengah, dan Dewan Perwakilan Rakyat di Papua Tengah segera menyurati Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Pertahanan untuk segera menarik pasukan organik dan non-organik di seluruh Papua Tengah;
8. Gubernur, Bupati se-Papua, MRP, dan Dewan Perwakilan Rakyat di Papua segera usulkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Otsus Papua, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam mengendalikan pertahanan dan keamanan, izin usaha, dan kewenangan pemekaran. Jika tidak, segera kembalikan Otonomi Khusus ke Jakarta;
9. Gubernur, Bupati se-Papua Tengah, MRP Papua Tengah, dan Dewan Perwakilan Rakyat di Papua Tengah segera hentikan kegiatan-kegiatan seremonial yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sipil yang menjadi korban atas operasi militer di Papua Tengah;
10. Kapolri segera perintahkan Kapolda Papua Tengah dan Kapolres di seluruh Papua Tengah untuk segera berhenti melakukan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil di Papua Tengah dan segera bebaskan korban kriminalisasi di Papua Tengah;
11. Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia serta Panglima Tentara Nasional Indonesia segera melakukan evaluasi terkait pedoman pengiriman militer ke seluruh Tanah Papua dan hentikan operasi militer yang mengatasnamakan pengamanan;
12. Presiden Republik Indonesia segera menghentikan praktik pembangunan dengan metode pendekatan militer dan segera memerintahkan Panglima TNI untuk menarik pasukan militer dari seluruh Tanah Papua;
13. Presiden Republik Indonesia segera mencabut SK pembentukan Satgas yang ditugaskan di seluruh Tanah Papua;
14. Presiden Republik Indonesia segera menetapkan 6 provinsi di Papua sebagai provinsi darurat operasi militer;
15. Segera selesaikan seluruh persoalan HAM di Papua;
16. Segera berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
