KORANPUBLIKA.CO.ID|Pangandaran,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran resmi meluncurkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Selasa, Selasa, 10 November 2026. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam melindungi perempuan dan anak dari ancaman kekerasan fisik, psikis, hingga eksploitasi.
Bupati Pangandaran Citra Pitriyami yang meresmikan langsung fasilitas operasional tersebut menegaskan bahwa UPTD PPA harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi para korban.
Ia meminta seluruh petugas operasional untuk memberikan pelayanan penuh empati serta menjauhkan diri dari segala bentuk penghakiman yang menyudutkan korban.
Berdasarkan data hingga Oktober 2026, Pemkab Pangandaran mencatat 40 laporan kasus kekerasan. Angka tersebut didominasi oleh 22 kasus kekerasan terhadap anak yang sebagian besar merupakan kasus kekerasan seksual serta 18 kasus kekerasan terhadap perempuan.
Jumlah ini mengalami lonjakan yang cukup tajam jika dibandingkan dengan data sepanjang tahun 2025 yang mencatatkan total 28 kasus.
Meski demikian, Citra menilai peningkatan angka pelaporan ini memiliki sisi positif. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan bertumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
”Para korban kini tidak lagi merasa takut atau malu untuk bersuara dan melaporkan kejadian yang dialaminya,” ujar Citra.
Bupati Citra menambahkan, UPTD PPA tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani kasus kekerasan yang kompleks.
“Proses pemulihan hingga pendampingan hukum memerlukan kolaborasi lintas sektoral yang solid antara Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Lembaga Bantuan Hukum atau LBH,” ujarnya.
Guna memperkuat mekanisme koordinasi tersebut, Pemkab Pangandaran akan segera menerbitkan SK Tim Koordinasi Penanganan Perempuan dan Anak di tingkat kabupaten.
Tim ini nantinya mengintegrasikan peran instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, guna memastikan pendampingan serta rehabilitasi korban berjalan maksimal.
Pandangan serupa disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, dr. Siska Gerfianti.
Siska memaparkan, angka pelaporan di tingkat Provinsi Jawa Barat juga mengalami peningkatan pesat hingga mencapai 3.616 kasus. Ia menegaskan, peresmian UPTD PPA ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan respons dan gerak nyata pemerintah dalam menindaklanjuti aduan warga.
Dalam arahannya, Siska memberikan penekanan khusus terkait etika pelayanan petugas di lapangan. Ia melarang keras adanya praktik victim blaming atau menyalahkan korban atas peristiwa kekerasan yang menimpanya.
Petugas diimbau tidak melontarkan pertanyaan yang tidak sensitif, seperti menanyakan jenis pakaian yang dikenakan korban saat kekerasan seksual terjadi.
Selain etika pelayanan, Siska juga mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan lokasi Safe House atau “Rumah Aman” agar tidak dapat diakses sembarang pihak demi keselamatan korban.
Sebagai langkah antisipasi ke depan, Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan penempatan 200 psikolog klinis dan umum di berbagai wilayah pada tahun 2027.
Para tenaga profesional ini akan ditugaskan menangani pemulihan trauma korban sekaligus menekan kasus perundungan (bullying).
Di samping itu, masyarakat juga diimbau untuk mewaspadai ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kerap menggunakan modus tawaran pekerjaan bergaji tinggi.
