KORANPUBLIKA.CO.ID|Pangandaran,– Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pendopo Bupati Pangandaran, Jawa Barat, Jumat, 13 November 2026.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas dugaan intimidasi dan penganiayaan terhadap enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, pada Kamis (12/11/2026) dini hari. Peristiwa itu diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI yang berada di bawah pengaruh minuman keras atau miras.
Dalam orasinya, massa membawa dua tuntutan utama, yakni pemecatan terhadap oknum pelaku serta pemberantasan peredaran miras secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Pangandaran.
Pantauan di lokasi, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari, serta Dandim 0625 Pangandaran Letkol Inf Eko Novandy Saputro turun langsung menemui perwakilan massa di depan gedung Pendopo.
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pangandaran, Mukhlis Nanawi, mengecam keras dugaan tindak kekerasan yang menimpa para santri tersebut. Menurut dia, santri sebagai generasi penerus bangsa yang sedang menuntut ilmu agama seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan menjadi korban kekerasan aparat.
”Kami mengecam dan mengutuk keras segala bentuk tindakan premanisme, arogansi, dan penganiayaan terhadap santri,” ujar Mukhlis di sela-sela aksi.
Pihaknya mendesak pimpinan Kodim 0625 Pangandaran beserta jajaran Subdenpom untuk mengusut tuntas kasus ini secara objektif, transparan, dan berkeadilan.
”Oknum pelaku harus diproses sesuai dengan hukum pidana militer yang berlaku tanpa ada upaya menutup-nutupi. Oknum tersebut harus dipecat,” tegas Mukhlis.
Ia juga sangat menyayangkan perilaku oknum aparat yang diduga mengonsumsi minuman beralkohol saat melakukan tindakan kekerasan tersebut.
Menanggapi tuntutan massa, Dandim 0625 Pangandaran Letkol Inf Eko Novandy Saputro memastikan bahwa institusinya telah mengambil langkah tegas terhadap terduga pelaku.
Eko menyampaikan, oknum anggota TNI yang diduga melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap santri tersebut telah diamankan. Saat ini, yang bersangkutan sudah ditahan di Subdenpom Garut untuk menjalani proses hukum maupun penegakan kode etik militer.
Eko menjelaskan, bahwa oknum TNI tersebut bukan anggota Kodim tetapi merupakan anggota Yon TP 335 Merak Sakti. Namun karena Kodim berada di wilayah Kabupaten Pangandaran, maka harus ikut bertanggung jawab.
Sementara itu, Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari mengapresiasi para santri dan kiai dari wilayah Pangandaran, Ciamis, dan sekitarnya yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan kondusif.
”Alhamdulillah, semua tuntutan sudah disampaikan dan diterima langsung oleh Ibu Bupati serta Pak Dandim dari para santri dan perwakilan kiai. Terima kasih telah menyampaikan aspirasi dengan damai, tertib, dan aman,” kata Ikrar.
Terkait tuntutan pemberantasan miras, Ikrar menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah Bupati Pangandaran dalam menegakkan Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Daerah (Perda) tentang minuman beralkohol.
Ia menegaskan tidak akan pandang bulu dalam menindak peredaran miras, termasuk jika melibatkan anggota kepolisian.
”Sebisa mungkin kami melakukan tindakan pemberantasan minuman beralkohol di Kabupaten Pangandaran. Apabila ada anggota kami yang melindungi peredaran miras, saya langsung memproses pelanggaran kode etik maupun peraturan disiplin yang berlaku di kepolisian,” pungkasnya.
