KORANPUBLIKA.CO.ID|Jakarta,- Pemerintah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak…
DJP
Kinerja APBN Jawa Barat Sampai Dengan Februari 2025
KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Jawa Barat sampai dengan Februari 2025, Jumat(21/3/2025)….
Coretax DJP: Kemajuan Sistem dan Solusi Kendala Pajak 2025
KORANPUBLIKA.CO.ID|Jakarta,- Sehubungan dengan implementasi Coretax DJP, Selasa(18/3/2025) kami sampaikan pembaruan informasi sebagai berikut. Peningkatan Kinerja Sistem Berdasarkan hasil evaluasi dan…
Komisi XI DPR Kunjungan Kerja Spesifik ke Pajak Jabar I
KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri bersama sembilan anggota melaksanakan kunjungan kerja spesifik Masa Persidangan II/Tahun…
Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Terkini: Rp33,56 Triliun
KORANPUBLIKA.CO.ID|Jakarta,- Hingga 28 Februari 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp33,56 triliun. Jumlah tersebut berasal dari…
Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Terkini: 33,73 Triliun
KORANPUBLIKA.CO.ID|Jakarta,- Hingga 28 Februari 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp33,73 triliun. Jumlah tersebut berasal dari…
Pemerintah Berikan Insentif Ppn Untuk Tiket Pesawat Kelas Ekonomi
KORANPUBLIKA.CO.ID|Jakarta,- Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara…
Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif Sehubungan Dengan Implementasi Coretax DJP
KORANPUBLIKA.CO.ID|Jakarta,- Dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait implementasi Coretax DJP, Jumat(28/2/2025), dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut: Direktorat Jenderal…
Pemerintah Perpanjang Insentif PPN Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun
KORANPUBLIKA.CO.ID|Jakarta,- Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang Ditanggung Pemerintah…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
