KORANPUBLIKA.CO.ID|Cimahi,- Pemerintah Kota Cimahi bergerak cepat menangani dugaan kasus keracunan massal setelah konsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu, 25 Februari 2026. Penanganan difokuskan pada keselamatan pasien, penghentian konsumsi makanan yang diduga menjadi penyebab, serta pengujian laboratorium untuk memastikan sumber kejadian.
Kasus ini dilaporkan terjadi di sejumlah satuan pendidikan di Kelurahan Karangmekar, Cimahi, dan Baros. Data sementara hingga Kamis (26/2/2026) pukul 05.00 WIB mencatat 36 orang menjalani perawatan di tiga rumah sakit:
– RSUD Cibabat: 26 pasien (4 masih dirawat, 22 dipulangkan)
– RS Mitra Kasih: 5 pasien (3 dirawat, 2 dipulangkan)
– RS Dustira: 5 pasien (4 dirawat, 1 dipulangkan)
Gejala yang dialami korban antara lain mual, pusing, nyeri ulu hati, dan muntah. Paket MBG terdiri dari onigiri, telur rebus, biskuit gandum, kurma, apel, dan susu, dengan total distribusi 2.662 porsi oleh SPPG Karangmekar 02.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, bersama unsur Forkopimda meninjau langsung penanganan pasien di IGD RSUD Cibabat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan keselamatan warga dan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai mekanisme.
“Kami hadir untuk memastikan seluruh pasien tertangani dengan baik. Fokus utama saat ini adalah penanganan medis dan observasi penyebab kejadian. Sampel makanan sudah diamankan dan sedang diuji di laboratorium,” ujar Adhitia.
Begitu laporan diterima sekitar pukul 17.00 WIB, Pemkot Cimahi melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan langsung menginstruksikan seluruh sekolah untuk menghentikan konsumsi paket MBG yang belum dimakan, terutama saat berbuka puasa. Langkah ini diambil sebagai tindakan preventif agar tidak menambah korban.
Pemkot juga membuka posko terpadu di RSUD Cibabat untuk memantau perkembangan pasien. Jika terjadi lonjakan kasus, distribusi pasien ke rumah sakit lain telah disiapkan.
Selain itu, pemerintah memanggil pengelola SPPG terkait untuk klarifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap standar bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. Adhitia menegaskan pengawasan akan diperketat, terutama pada bulan Ramadan, mengingat jeda antara produksi dan konsumsi berpotensi memengaruhi kualitas makanan.
Terkait kemungkinan penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB), Pemkot Cimahi masih menunggu hasil uji laboratorium serta evaluasi jumlah dan pola kasus. Pemerintah berkomitmen menjalankan proses secara transparan dan sesuai ketentuan.
Adhitia juga mengingatkan seluruh SPPG di Kota Cimahi agar mematuhi kesepakatan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta melaksanakan prosedur sesuai standar operasional.
“Standar baku mutu harus dipenuhi, mulai dari kualitas bahan, kelayakan konsumsi, hingga aspek keamanan pangan. Proses memasak, pengemasan, dan distribusi wajib mengikuti SOP. Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat agar seluruh SPPG disiplin dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam situasi Ramadan perlu ada penyesuaian jenis makanan yang disalurkan. Karena makanan dimasak pagi atau siang hari lalu dikonsumsi saat berbuka, risiko penurunan kualitas harus diantisipasi.
“Kami imbau agar SPPG memprioritaskan makanan ringan atau kering yang tidak berisiko basi, namun tetap memenuhi standar gizi dan mutu,” tutupnya.
