KORANPUBLIKA.CO.ID|Paniai, Papua Tengah,- Solidaritas Mahasiswa Se-Indonesia asal Paniai menegaskan kepada Pemerintah Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, agar segera mencairkan dana Panitia Khusus (Pansus). Mahasiswa menilai pemerintah daerah gagal mengelola pemerintahan, sumber daya alam (SDA), dan sumber daya manusia (SDM) di Paniai.
Tim Pansus mahasiswa membutuhkan dana transportasi untuk menyelesaikan tugas yang telah dibentuk, yaitu mengantar aspirasi mahasiswa dan masyarakat Paniai ke Jakarta. Hingga Kamis, 26 Februari 2026, dana tersebut belum juga dicairkan.
Dasar pembentukan Pansus merujuk pada UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), termasuk perubahannya dalam UU No. 42 Tahun 2014. Pansus merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) yang bersifat sementara dan dibentuk untuk membahas masalah tertentu, termasuk tindak lanjut pengawasan. Fungsinya adalah memaksimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran pada isu-isu khusus, darurat, atau mendesak.
Mahasiswa menegaskan bahwa pencairan dana transportasi sangat penting untuk mendukung agenda penyampaian aspirasi. Jika dana tidak segera dicairkan, mereka memperingatkan akan ada tindakan yang tidak diinginkan dan dapat merugikan citra pemerintah Kabupaten Paniai.
Sebagai catatan hukum, penanganan perkara pidana diatur dalam KUHP serta UU Tipikor. Misalnya, Pasal 221 KUHP tentang Obstruction of Justice mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menyembunyikan atau menolong pelaku kejahatan agar terhindar dari penyidikan atau penahanan.
Mahasiswa dan masyarakat Paniai menutup pernyataan dengan seruan “Hidup mahasiswa dan masyarakat Paniai yang peduli alam dan manusia.”
