KORANPUBLIKA.CO.ID|Jayapura,– Papua Solidaritas Mahasiswa Paniai se-Indonesia (SMI-KP) menggelar aksi mimbar bebas dan jumpa pers di Kota Jayapura. Aksi ini merupakan kelanjutan dari rangkaian perjuangan mahasiswa asal Paniai yang dimulai pada demonstrasi Jilid I 9 Juli 2025 dan Jilid II 12–14 Januari 2026, Senin(18/5/2026).
Pada aksi Jilid II, mahasiswa bersama DPRD Kabupaten Paniai menyepakati pembentukan Tim Panitia Khusus (Pansus) pada 19 Januari 2026. Tim dibentuk untuk membawa aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat terkait tiga isu utama: penolakan Daerah Otonomi Baru, pencabutan izin usaha pertambangan, dan penggunaan tanah adat oleh TNI.
Hingga saat ini, keberangkatan Tim Pansus bersama mahasiswa dan perwakilan tokoh masyarakat ke Jakarta belum terlaksana. Menurut SMI-KP, kendala utama adalah belum adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai di bawah kepemimpinan Bupati Yanpit Nawipa periode 2025–2030.
Karena itu, SMI-KP membawa langsung aspirasi masyarakat adat Paniai ke pusat melalui aksi serentak di berbagai kota studi di Indonesia.
Empat Tuntutan SMI-KP dan Masyarakat Adat Paniai
1. Menolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru
Ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI Komisi II, tuntutan ini mencakup penolakan DOB Kabupaten Moni, Paniai Timur, Paniai Barat, Wedauma, dan Auyatadi.
2. Mencabut IUP dan IUPK Perusahaan Tambang dan Batu Baru
Ditujukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. SMI-KP meminta pencabutan izin untuk PT Freeport Indonesia, PT Irja Eastern Mineral, PT Nabire Bhakti Mining, PT Kotabara Mitratama, dan PT Benliz Pacific.
3. Mendesak KPK Memproses Dugaan Korupsi di Paniai
SMI-KP meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera menindaklanjuti dugaan praktik gratifikasi dan penandatanganan izin pertambangan minerba oleh pejabat publik di Kabupaten Paniai yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat.
4. Menolak Penggunaan Fasilitas Umum oleh TNI dan Menuntut Pengembalian Tanah Adat
Ditujukan kepada Kementerian Pertahanan, tuntutan ini menolak penggunaan fasilitas umum oleh TNI dan meminta pengembalian tanah adat yang direncanakan untuk pembangunan pos militer dan Kodim di Distrik Bibida dan Distrik Komopa.
Aksi berlangsung aman dan damai.
