KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menutup mata terhadap berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa, aktivis, maupun elemen masyarakat sepanjang aksi demonstrasi Juni 2026. Ia menekankan, seluruh aspirasi yang masuk telah diterima, dibahas, dan secara resmi diteruskan ke DPR RI untuk ditindaklanjuti di tingkat nasional, Kamis(25/6/2026).
Pernyataan ini muncul setelah beredar anggapan bahwa DPRD Jabar tidak merespons aksi-aksi yang menyoroti isu strategis, mulai dari kenaikan harga BBM, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Gelombang pertama aspirasi yang diterima pada 11 Juni 2026 mencakup 13 poin utama, antara lain krisis nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi, masalah kemiskinan dan pengangguran, akses pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan PPPK, pelaksanaan otonomi daerah, perlindungan lingkungan hidup, serta evaluasi regulasi nasional. Aspirasi tersebut telah dikirim ke DPR RI melalui surat resmi Nomor 1458/PR.01.01/DPRD.
Tidak berhenti di sana, DPRD Jabar kembali menerima gelombang kedua aspirasi dari PMKRI Cabang Bandung, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan GMKI pada 22 Juni 2026. Tuntutan mereka meliputi evaluasi kenaikan harga BBM, pelaksanaan program MBG, regulasi Polri, pembatasan peran TNI/Polri di ranah sipil, percepatan RUU Perampasan Aset, perlindungan HAM, hingga jaminan kebebasan beragama. Aspirasi ini juga telah diteruskan ke DPR RI melalui surat Nomor 1512/PR.01.01/DPRD.
DPRD Jabar turut meluruskan persepsi publik terkait kehadiran wakil rakyat saat aksi berlangsung. Menurut Buky, anggota dewan sebelumnya sudah ditugaskan untuk berdialog langsung dengan massa aksi. “Jangan sampai muncul kesan DPRD tidak merespons. Pada aksi-aksi sebelumnya kami sudah mengutus anggota untuk berdialog. Hari ini kebetulan rapat paripurna sedang berlangsung sehingga momentum dimanfaatkan untuk bertemu langsung dengan pengunjuk rasa,” jelasnya.
Gelombang aspirasi yang terus berdatangan menjadi tanda kuat bahwa masyarakat, khususnya mahasiswa, masih menaruh perhatian besar terhadap kebijakan pemerintah. Buky menekankan, tantangan berikutnya bukan hanya menerima dan menyalurkan aspirasi, tetapi memastikan tindak lanjut nyata di tingkat pengambil kebijakan nasional. DPRD Jabar berkomitmen tetap membuka ruang dialog, menjalankan fungsi pengawasan, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah demi menjaga kualitas demokrasi serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.
