KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Mengelola lembaga legislatif bukanlah perkara mudah. Dinamika politik yang dinamis serta latar belakang anggota dewan yang beragam, kerap melahirkan tantangan tersendiri bagi jajaran Sekretariat DPRD (Setwan).
Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa, saat memberikan sambutan dalam Rapat Forum Komunikasi DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang digelar di Rooftop Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (21/5/2026).
”Melayani dan mengelola 120 anggota dewan itu jauh lebih sulit daripada mengelola satu kompi tentara,” ujar Buky di hadapan para Sekretaris DPRD se-Jawa Barat.
Menurut Buky, kesulitan itu lahir karena para anggota legislatif datang dari warna partai yang berbeda, cara pandang, perspektif, hingga latar belakang budaya dan pendidikan yang tak sama. Namun, perbedaan itu dinilainya bisa disatukan jika semua pihak memiliki satu visi yang kuat.
”Semua itu insya Allah bisa terorkestrasi dengan baik, manakala kita sama-sama punya tujuan, yaitu untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Dalam acara yang juga dihadiri Sekwan DPRD Jabar Dodi Sukmayana dan mantan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan selaku moderator tersebut, Buky memberikan perhatian khusus pada posisi Sekwan.
Ia menyebut ASN di lingkungan Setwan berdiri di dua kaki, sebagai anak buah kepala daerah sekaligus pelayan di ranah politik
Menyikapi paparan dari Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jabar yang turut hadir, Buky menyoroti pentingnya kata “Komitmen”. Bagi politisi berlatar belakang seniman dan akademisi ini, komitmen diukur dari seberapa kuat kesetiaan seseorang terhadap keputusan yang telah diambil, terutama menyangkut integritas dan aturan.
Buky kemudian mengibaratkan regulasi dan instrumen hukum layaknya sebuah partitur dalam musik orkestra.
”Tidak ada satupun pemain atau musisi orkestra yang berani keluar dari partitur. Kapan dia harus main kencang, pelan, cepat, atau lambat, semua diatur oleh simbol di dalamnya. Partitur itulah regulasi, undang-undang,” tutur Buky menganalogikan.
Ia menambahkan, improvisasi dalam birokrasi pemerintahan boleh saja dilakukan demi melahirkan terobosan dan mempercepat pelayanan yang dianggap lamban. Namun, hal itu mutlak tidak boleh keluar dari pakem hukum yang ada.
Buky sempat mencontohkan bagaimana dinamisnya Gubernur Jawa Barat dalam memproduksi gagasan setiap hari. Ia mengingatkan jajaran Sekda dan OPD agar tidak membiarkan kepala daerah “menari tanpa tabuhan” atau “menyanyi tanpa iringan”.
”Sebaik-baiknya iringan adalah musik orkestra, karena seluruh pemainnya patuh pada regulasi. Nah, yang bisa membuat aransemen itu adalah ASN, Sekda, OPD, dan para Sekwan yang menguasai manajemen serta etika pemerintahan. Kepala daerah itu datang dan pergi membawa ide baru, maka segera bikin aransemennya yang baik,” katanya.
Lebih jauh, Buky meminta para Sekwan memposisikan diri sebagai principle pemimpin kelompok alat musik dalam sebuah orkestra yang bertugas mengarahkan para anggota dewan agar tetap berjalan di koridor yang benar.
”Canangkan saja zero tolerance terhadap pengabaian undang-undang. Enggak apa-apa. Bisa jadi banyak di antara anggota dewan yang masih baru, tidak cukup pengetahuan, atau tidak mengerti sehingga terjebak,” tegasnya.
Secara psikologis, Buky mengurai bahwa pelanggaran aturan sering kali dipengaruhi oleh lemahnya superego (aspek moral) manusia atau bahkan akibat dorongan alam bawah sadar yang terbentuk dari kebiasaan buruk yang membudaya. Untuk mengubahnya dibutuhkan sebuah “aspek kejut” yang dilakukan secara berulang agar menjadi habitus baru yang positif.
Guna memperkuat komitmen dan memberikan rasa aman dalam koridor hukum, Ketua DPRD Jabar langsung menginstruksikan Sekwan DPRD Jabar untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Langkah ini juga diimbau untuk diikuti oleh Setwan di tingkat Kabupaten dan Kota.
”Izin Pak Wakajati, segera dibuat MoU-nya sehingga kita bisa terus berkomunikasi dan berkonsultasi. Saya yakin kita masih banyak bolong-bolongnya. Dengan adanya kerja sama ini, kita ingin dididik pada arah yang benar,” pungkas Buky.
