KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Taufik Nurrohim, S.Psi., menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh percepatan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sanggabuana. Langkah strategis ini dinilai vital untuk mendorong optimalisasi pengelolaan aset daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Jawa Barat, Senin(17/8/2026).
Menurut Taufik, keberadaan BUMD Sanggabuana memiliki posisi sentral dalam menggarap potensi ekonomi daerah yang selama ini belum terkelola secara maksimal.
Sebagai anggota dewan yang membidangi sektor keuangan, investasi, dan pengelolaan aset daerah, Taufik menyoroti perlunya terobosan baru agar ketergantungan pendapatan daerah tidak hanya bertumpu pada sektor pajak kendaraan semata.
“Pembentukan BUMD Sanggabuana Jabar harus diakselerasi dengan tata kelola yang profesional. Jawa Barat memiliki potensi sumber daya yang sangat besar, dan hadirnya BUMD baru ini diharapkan menjadi engine baru dalam mendongkrak PAD serta membuka konektivitas ekonomi daerah,” ujar Taufik Nurrohim di Bandung.
Ia menambahkan bahwa Fraksi PKB akan mengawal proses pembentukan ini dari aspek regulasi, pengawasan anggaran, hingga penyusunan rencana bisnis (business plan) agar berjalan transparan dan berorientasi pada hasil (profit and social benefit).
Dalam mendukung pembentukan BUMD Sanggabuana Jabar, Taufik menjabarkan beberapa catatan kritis dan prinsip utama yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat:
* Struktur Tata Kelola Manajerial yang Profesional: Pengisian jajaran direksi dan komisaris wajib terbebas dari kepentingan politik pragmatis serta diisi oleh profesional yang kompeten di bidangnya.
* Kelayakan Bisnis dan Kajian Komprehensif: Pembentukan BUMD harus didasari oleh analisis pasar yang matang, peta risiko yang terukur, dan kejelasan sektor usaha utama yang digarap.
* Sinergi Antar BUMD dan Pelaku Usaha Lokal: BUMD Sanggabuana diharapkan mampu merangkul UMKM, koperasi, serta BUMDes agar dampak ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat kelas bawah.
* Transparansi dan Akuntabilitas: Setoran dividen ke kas daerah harus memiliki target jelas demi memastikan penyertaan modal pemerintah memberikan imbal hasil (return) yang sepadan.
Taufik optimistis jika BUMD Sanggabuana dirancang dengan fondasi yang kuat sejak awal, badan usaha ini akan mampu menjadi pilar baru yang mandiri dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan warga Jawa Barat.
“Kami di Komisi III DPRD Jabar siap memberikan dukungan regulasi dan anggaran yang dibutuhkan, selama koridor Good Corporate Governance (GCG) dipegang teguh. Tujuan akhirnya hanya satu, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara luas,” tutup legislator dari Fraksi PKB tersebut.
