KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Memperingati Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional yang jatuh pada Sabtu, 17 Oktober 2026, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi III, Tina Wiryawati, S.H., M.M., menyerukan pentingnya penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis alokasi anggaran yang tepat sasaran.
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menekankan bahwa langkah penanggulangan kemiskinan harus bergeser dari sekadar program bantuan karitatif menuju pembangunan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.
”Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional 2026 merupakan momentum krusial bagi Pemprov Jabar dan DPRD untuk terus mengevaluasi efektivitas program kemasyarakatan. Kita ingin masyarakat tidak hanya dibantu secara sementara, tetapi dibekali daya saing dan keterampilan agar dapat lepas dari rantai kemiskinan,” ujar Tina Wiryawati dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).
Sebagai wakil rakyat di Komisi III yang membidangi keuangan, aset daerah, dan BUMD, Tina menyoroti bagaimana instrumen keuangan daerah dan BUMD milik Pemprov Jawa Barat dapat dioptimalkan secara maksimal untuk menyasar kelompok masyarakat rentan.
”Dukungan APBD serta optimalisasi peran BUMD, khususnya di sektor perbankan daerah dan keuangan mikro, sangat menentukan. BUMD harus hadir memberi kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM dan usaha makro masyarakat kecil tanpa beban prosedural yang menyulitkan,” tegas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Selain peran BUMD dan anggaran, Tina juga mendorong pemerataan investasi ke wilayah-wilayah penyangga dan perdesaan di Jawa Barat guna memperluas lapangan kerja lokal.
”Melalui semangat Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional tahun 2026 ini, mari kita tingkatkan sinergi antara regulasi daerah, anggaran yang berorientasi pada rakyat, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat yang merata,” pungkasnya.
