Scroll ke Bawah Membaca Artikel
DaerahEkonomiNasionalNewsRagam

20 Hari Ditahan, Bertahun-tahun Mencari Keadilan! Afif Pertanyakan SP3 yang Diduga Janggal, Promosi Mantan Pejabat Reskrim Polresta Deli Serdang Ikut Disorot!

525
×

20 Hari Ditahan, Bertahun-tahun Mencari Keadilan! Afif Pertanyakan SP3 yang Diduga Janggal, Promosi Mantan Pejabat Reskrim Polresta Deli Serdang Ikut Disorot!

Sebarkan artikel ini
Hafifuddin Hamid alias Afif, warga Dusun I Tungkusan, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, kembali melayangkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H.

KORANPUBLIKA.CO.ID|Deli Serdang,- Perjuangan mencari keadilan yang tak kunjung menemukan titik terang membuat Hafifuddin Hamid alias Afif, warga Dusun I Tungkusan, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, kembali melayangkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H.

‎Setelah bertahun-tahun memperjuangkan haknya, Afif kini kembali mempertanyakan keseriusan penanganan pengaduannya. Ia berharap kepemimpinan Kapolda Sumut yang baru mampu membuka kembali persoalan yang menurutnya menyimpan sejumlah kejanggalan serius dalam proses penegakan hukum di lingkungan Polresta Deli Serdang.
‎
‎Persoalan ini bukan sekadar keberatan terhadap penghentian penyidikan. Afif justru mempertanyakan bagaimana sebuah perkara dapat dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan dasar keadilan restoratif atau Restorative Justice, sementara dirinya mengaku tidak pernah ikut berdamai dengan pelapor maupun menandatangani surat perdamaian tersebut.
‎
‎Pertanyaan mendasarnya: Jika Afif tidak pernah berdamai, siapa yang berdamai dan bagaimana kesepakatan itu bisa menjadi dasar penghentian penyidikan terhadap dirinya?
‎
‎Persoalan ini menjadi semakin penting karena Afif mengaku telah berulang kali menyampaikan keberatan dan pengaduan, tetapi hingga kini belum mendapatkan penjelasan yang menurutnya memadai.
‎
‎Dalam Dumas terbarunya, ia juga meminta agar pengaduan sebelumnya tertanggal 26 Juni 2026 yang diklaim belum memperoleh kepastian ditindaklanjuti secara serius.
‎
Afif mengungkapkan dirinya pernah ditangkap dan menjalani penahanan selama 20 hari berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/381/XII/RES.1.6/2024/Satreskrim tertanggal 21 Desember 2024 dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP Han/268/XII/RES.1.6/2024/Reskrim tertanggal 22 Desember 2024.
‎
‎Penangkapan tersebut berkaitan dengan laporan dugaan penganiayaan terhadap Salmon Sembiring melalui LP/B/415/V/2024/SPKT/Polresta Deli Serdang/Polda Sumatera Utara tertanggal 9 Mei 2024.
‎
‎Namun, Afif mengklaim terdapat sejumlah dokumen dan keterangan saksi yang justru membantah tuduhan tersebut.

Scroll ke Bawah Terus Membaca Artikel
Example 300x600
Advertorial

Ia menyebut beberapa orang yang berada di lokasi kejadian telah membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak melakukan penganiayaan terhadap Salmon. Bahkan, menurut pengakuannya, ia justru berupaya menyelamatkan Salmon dari amukan massa.
‎
‎Lebih jauh, Afif menyebut Salmon Sembiring selaku pelapor juga telah membuat surat pernyataan tertanggal 7 Februari 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Afif tidak melakukan penganiayaan.
‎
‎Dua saksi lainnya, Permadi Nata Negara dan Robi Nelson Sitepu, masing-masing disebut membuat surat pernyataan pada 4 dan 5 Maret 2025 yang turut membantah keterlibatan Afif.
‎
‎Rangkaian dokumen tersebut menjadi dasar Afif meminta penyidik dan pengawas internal melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses penanganan perkara sejak awal.

‎Sorotan paling tajam tertuju pada penerbitan SP3 Nomor 5.Tap/Henti.Sidik/421.b/X/RES.1.6/2025/Satreskrim tertanggal 15 Oktober 2025.
‎
‎Afif mempertanyakan penggunaan alasan Restorative Justice dalam penghentian penyidikan tersebut.
‎
‎Menurutnya, dirinya tidak pernah menandatangani surat perdamaian dengan Salmon Sembiring. Ia juga mengaku tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan perdamaian atas namanya.
‎
‎Sebaliknya, berdasarkan dokumen yang diklaim dimilikinya, kesepakatan perdamaian tertanggal 3 Juni 2025 justru dilakukan antara Salmon Sembiring dengan Alwi alias Ucok Batak dan Arifin Armansyah.
‎
‎Afif juga menyebut adanya surat Kepala Desa Tadukan Raga tertanggal 10 Juni 2025 yang menerangkan bahwa perdamaian tersebut dilakukan antara Salmon dengan Alwi dan Arifin Armansyah.
‎
‎Keduanya, menurut Afif, bukan tersangka dalam perkara yang menjerat dirinya.
‎
‎Di sinilah letak persoalan yang meminta penjelasan terbuka dari pihak kepolisian.
‎
‎Apakah penghentian penyidikan tersebut didasarkan pada pencabutan laporan, hasil gelar perkara, atau mekanisme Restorative Justice? Bagaimana kedudukan Afif dalam proses tersebut? Apakah seluruh persyaratan dan prosedur telah dipenuhi?
‎
‎Pertanyaan-pertanyaan itu tidak cukup dijawab dengan penjelasan singkat. Dokumen, kronologi, serta dasar hukum penerbitan SP3 perlu diperiksa secara objektif agar tidak menyisakan keraguan di tengah masyarakat.
‎
‎Tak hanya mempersoalkan proses penyidikan, Afif juga menyoroti penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etik yang sebelumnya disampaikan kepada Propam Polda Sumut.
‎
‎Ia mengaku telah menerima Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/21/II/2025/SUBBAGYANDUAN tertanggal 3 Februari 2025.
‎
‎Pengaduan tersebut kemudian disebut dilimpahkan ke Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri berdasarkan Nota Dinas Nomor R/1224/Was.2.4./2025 Divpropam tertanggal 24 Februari 2025.
‎
‎Menurut Afif, pengaduan tersebut selanjutnya ditangani Subbidwadprof Bidpropam Polda Sumut yaitu Akreditor Brigadir Edi Syahputra Nasution yang sampai saat ini sudah 1(satu) tahun lebih hingga Dumas terbaru disampaikan, ia mengaku belum mendapatkan kepastian perkembangan penanganannya.
‎
‎Miris nya lagi, Afif mengklaim telah berulang kali mencoba menghubungi petugas yang menangani pengaduannya yaitu Brigadir Edi Syahputra Nasution melalui telepon maupun pesan WhatsApp, tetapi tidak memperoleh respons sebagaimana yang diharapkannya.
‎
‎Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pelayanan pengaduan masyarakat.
‎
‎Jangan sampai masyarakat yang mencari perlindungan hukum justru harus berulang kali mengetuk pintu institusi yang sama tanpa memperoleh kejelasan.
‎
‎Slogan Kapolri tentang “Polisi Bersama Masyarakat” semestinya tercermin dalam pelayanan yang responsif, terbuka, dan memberikan kepastian kepada setiap warga yang menyampaikan pengaduan.
‎
‎Lebih aneh nya lagi, Afif mengungkapkan kekecewaannya meskipun telah membuat Dumas tertanggal 26 Juni 2026 ke Kapolda Sumut yang pada saat itu di komandoi oleh Irjen Polisi Whisnu Hermawan Februanto SIK,MH, bukan nya mendapat keadilan, Afif justru dikejutkan dengan mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol Risqi Akbar mendapat promosi pendidikan Sespimmen dan mantan Kanit Pidum Reskrim Polresta Deli Serdang Iptu Jimmi E.Depari mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi AKP, luar biasa!
‎
Melalui Dumas terbarunya, Afif secara khusus meminta Kapolda Sumut melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, dan mantan Kanit Pidum, Jimmi E. Depari.
‎
‎Ia meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan proses penyidikan, penerbitan SP3, serta penanganan pengaduan etik diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.
‎
‎Afif juga meminta evaluasi terhadap Bidpropam Polda Sumut agar pengaduan yang disampaikannya tidak terkesan berjalan tanpa kepastian.
‎
‎”Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi Polri hanya karena dugaan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya berharap Kapolda Sumut yang baru benar-benar memberikan perhatian terhadap persoalan ini dan mengungkap kebenarannya. Saya yakin Kapolda yang baru ini dapat menunjukkan kepada Kapolri bahwa slogan ‘Polisi Bersama Masyarakat’ benar-benar diwujudkan,” ungkap Afif di hadapan sejumlah awak media, Jumat (20/11/2026).
‎
‎Afif turut meminta agar pengaduannya mendapat perhatian Kapolri, Kadiv Propam Polri, Komisi III DPR RI, Ombudsman, hingga Presiden Republik Indonesia.
‎
‎Saat dikonfirmasi terkait berbagai keberatan Afif, mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan dan terkesan bungkam.
‎
‎Berbeda dengan Jimmi E. Depari. Mantan Kanit Pidum Polresta Deli Serdang tersebut memberikan penjelasan melalui pesan WhatsApp ketika ditanya mengenai penerbitan SP3 yang dipersoalkan Afif.
‎
‎Secara khusus, Jimmi ditanya mengapa penyidikan dihentikan dengan alasan Restorative Justice, sementara Afif mengaku tidak pernah melakukan perdamaian dengan siapa pun.
‎
‎Jimmi menjawab bahwa penghentian penyidikan didasarkan pada pencabutan laporan oleh pihak pelapor serta hasil gelar perkara.
‎
‎”Izin bg. Atas dasar pencabutan laporan dari pihak pelapor LP dan sesuai hasil Gelar Perkara LP di SP3 bg. Kalau saya tidak salah pelapor jumpai penyidik pembantu menyerahkan surat pencabutan laporan polisi bg. Izin bg hrs cek lagi dulu nanti Senin ke Pidum bang. Kordinasi ke Pidum aja dulu langsung ya bg,” ujar Jimmi E. Depari melalui pesan WhatsApp.
‎
‎Pernyataan tersebut justru membuka ruang pertanyaan lanjutan yang perlu dijawab secara terang.
‎
‎Jika dasar penghentian penyidikan adalah pencabutan laporan oleh pelapor, bagaimana kedudukan Afif sebagai pihak yang pernah ditetapkan sebagai tersangka? Apakah pencabutan laporan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan hukum untuk menghentikan penyidikan? Lalu, bagaimana keterkaitannya dengan alasan Restorative Justice yang tercantum dalam dokumen SP3?
‎
‎Apalagi, Jimmi sendiri menyatakan masih perlu melakukan pengecekan kembali kepada bagian Pidum pada hari Senin.
‎
‎Karena itu, penjelasan resmi dari penyidik maupun pejabat berwenang sangat diperlukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
‎
‎Persoalan Afif bukan sekadar persoalan seseorang yang mempertanyakan penghentian penyidikan. Ada sejumlah dokumen, keterangan pihak-pihak terkait, serta pengaduan internal yang menurutnya belum memperoleh penjelasan tuntas.
‎
‎Kapolda Sumut diharapkan dapat memastikan seluruh keberatan tersebut diperiksa secara profesional, objektif, transparan, dan tidak tebang pilih.
‎
‎Jika ditemukan kekeliruan prosedur, pelanggaran etik, atau penyalahgunaan kewenangan, mekanisme penindakan harus dijalankan sesuai aturan.
‎
‎Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak cukup dibangun melalui slogan. Kepercayaan harus dibuktikan melalui transparansi, keberanian melakukan evaluasi, dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan.
‎
‎Kini publik menunggu: apakah Kapolda Sumut akan membuka ruang pemeriksaan secara menyeluruh, atau pertanyaan Afif kembali berlarut-larut tanpa kepastian?.

example 325×300