KORANPUBLIKA.CO.ID|Pangandaran,– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran, Jawa Barat, resmi mendigitalisasi tata kelola sektor pariwisata lewat peluncuran dua sistem baru, yakni SIPELITA dan GURIPA, Senin (16/11/2026) pagi.
Langkah ini dirancang untuk memangkas kerumitan birokrasi perizinan sekaligus memastikan perlindungan pekerja wisata dan jaminan keselamatan pengunjung di destinasi unggulan Jawa Barat tersebut.
Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menegaskan, modal keindahan alam dan tingginya angka kunjungan turis tidak lagi cukup untuk menjaga daya saing daerah tanpa tata kelola yang profesional.
”Potensi wisata yang besar tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam dan jumlah kunjungan wisatawan. Kita membutuhkan tata kelola pariwisata yang semakin baik, pelayanan berkualitas, usaha yang memiliki legalitas dan memenuhi standar, tenaga kerja yang terlindungi, serta wisatawan yang mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan,” ujar Citra saat peluncuran, Senin.
Menurut Citra, adopsi teknologi harus mempermudah pelaku usaha dalam mengurus administrasi dan kepastian hukum, bukan justru menambah beban baru.
Ia juga menyoroti kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan, serta memenuhi standar jaminan keselamatan wisatawan sesuai aturan perizinan berbasis risiko.
”Pembangunan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan usaha dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Kita juga harus memastikan orang-orang yang bekerja di sektor pariwisata memperoleh perlindungan,” kata dia.
Peran SIPELITA dan GURIPA
Secara teknis, kedua platform tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menertibkan ekosistem usaha wisata mulai dari sektor bahari, alam, budaya, hingga ekonomi kreatif.
Kepala Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pangandaran Irna Kusmayanti menjelaskan, SIPELITA (Sistem Informasi Identitas Pelaku Usaha Pariwisata) berfokus pada pendataan dan penerbitan kartu identitas resmi yang terhubung dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
”Melalui SIPELITA, kita ingin membangun basis data pelaku usaha pariwisata yang lebih tertib, terintegrasi, akurat, dan mudah diperbarui,” tutur Irna.
Sementara itu, GURIPA (Gerbang Usaha, Registrasi, Informasi, Perizinan, dan Standardisasi Pariwisata) merupakan pengembangan dari portal SISUPAR milik Kementerian Pariwisata. Sistem ini bertugas memantau kepatuhan standar usaha, asesmen kelaikan, sekaligus menjadi instrumen pembinaan dan pengawasan di lapangan.
Irna berharap kehadiran dua aplikasi ini memudahkan pelaku usaha memahami kewajiban perizinan sesuai tingkat risiko bisnis masing-masing.
Adapun pengembangan ekosistem digital pariwisata di Pangandaran ini turut menggandeng Asian Development Bank (ADB) dan BPJS Ketenagakerjaan melalui skema kolaborasi serta pembiayaan non-APBD.















