KORANPUBLIKA.CO.ID|Kabupaten Tangerang,– Dugaan adanya penerbitan Nomor Objek Pajak (NOP) baru di atas objek lahan yang telah memiliki NOP sebelumnya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kasus ini diduga melibatkan oknum pegawai pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang dalam proses pemetaan hingga penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT-P2).
Objek lahan yang menjadi polemik tersebut tercatat sejak tahun 1995-1996 atas nama Sarnata bin Astria dengan NOP 36.19.012.002.006.0046.0, berlokasi di Jalan Cikuya RT 001/RW 001, Desa Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.
Pihak ahli waris menduga telah terjadi penerbitan SPPT-P2 baru pada tahun 2021 dengan NOP 36.19.012.002.006.1023.0 atas nama Syirin Syafrudin alias Syirin Syaperudin pada bidang tanah yang sama, namun dengan nomor objek pajak yang berbeda.
Menurut keterangan ahli waris, penerbitan NOP baru tersebut diduga tidak terintegrasi dengan data yang telah ada sebelumnya dan berpotensi menimbulkan maladministrasi. Mereka juga menduga terdapat pelanggaran hukum yang merugikan hak ahli waris atas objek tanah dimaksud.
Ahli waris menyebut selama ini selalu memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek lahan tersebut. Bahkan hingga tahun 2021, pembayaran masih dilakukan secara rutin.
“Pada tahun 2022 objek tersebut sempat diblokir, namun masih bisa dibuka dan dilakukan pembayaran sesuai SPPT-P2. Kemudian pada tahun 2023 diblokir kembali hingga tidak dapat dilakukan pembayaran,” ujar ahli waris.
Selain itu, ahli waris mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan tertulis terkait penerbitan NOP baru maupun pemblokiran NOP yang selama ini mereka gunakan.
Atas persoalan tersebut, Kirom bersama keluarga menunjuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Adil dan Sejahtera Perjuangan (YLBH RAS Perjuangan) sebagai kuasa hukum.
Melalui kuasa hukumnya, ahli waris telah melayangkan surat kepada Bapenda Kabupaten Tangerang untuk meminta penjelasan mengenai dasar penerbitan NOP baru pada objek yang sama, mekanisme pemblokiran, serta alasan pembukaan dan penutupan blokir terhadap objek pajak tersebut.
Kuasa hukum ahli waris, Roynal Christian Pasaribu, A.Md., S.E., S.H., M.H., menegaskan bahwa persoalan ini tidak semata-mata terkait sengketa perdata atau kewajiban pembayaran pajak.
“Persoalan utamanya adalah terbitnya NOP baru pada objek lahan yang selama ini dimiliki dan dikuasai oleh ahli waris,” ujar Roynal.
Roynal menilai penerbitan SPPT-P2 baru pada objek yang sama perlu ditelusuri lebih lanjut karena berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh sebab itu, pihaknya berencana menempuh jalur hukum guna memperoleh kepastian hukum bagi kliennya.
Menurutnya, Bapenda sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberi kewenangan mengelola pajak daerah seharusnya menjalankan proses penerbitan NOP melalui tahapan yang cermat, mulai dari pemetaan, penelitian data, hingga verifikasi lapangan.
“Penerbitan NOP tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus ada integrasi data, pemetaan yang jelas, dan penelitian sesuai prosedur. Karena itu, terbitnya dua NOP pada lokasi yang sama menimbulkan pertanyaan yang perlu dijelaskan secara terbuka,” katanya.
Roynal menambahkan, apabila surat permohonan klarifikasi yang telah diajukan tidak mendapat tanggapan, pihaknya akan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Umum LSM Lembutan, Uding, menyatakan pihaknya akan segera menyurati Bapenda Kabupaten Tangerang untuk meminta penjelasan terkait dugaan penerbitan NOP baru pada objek yang sama.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti persoalan tersebut guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Kami akan mengawal persoalan ini hingga tuntas. Jika memang ditemukan adanya pelanggaran, maka harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegas Uding.
Ia juga mempertanyakan proses administrasi yang dilakukan dalam penerbitan SPPT-P2 tersebut.
“Bagaimana bisa terbit dua SPPT-P2 pada objek yang sama? Hal seperti ini harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat,” ujarnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum, aktivis, hingga tokoh masyarakat. Mereka berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melakukan penyelidikan secara menyeluruh agar masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum serta mencegah persoalan serupa terjadi di kemudian hari.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bapenda Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi telah dilakukan dengan mendatangi kantor Bapenda guna memperoleh penjelasan terkait penerbitan NOP baru yang diduga berada di atas objek lahan yang sama.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak Bapenda Kabupaten Tangerang maupun pihak-pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.











