KORANPUBLIKA.CO.ID|Pangandaran,– Kepolisian Resor (Polres) Pangandaran resmi memulai Operasi Zebra Lodaya Tahun 2026 yang akan berlangsung selama 14 hari ke depan, terhitung mulai Senin (16/11/2026) hingga Minggu (29/11/2026).
Dimulainya operasi kewilayahan tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan di Lapangan Apel 38 Setia Mako Polres Pangandaran, Senin pagi, pukul 08.00 hingga 08.30 WIB.
Apel dipimpin langsung oleh Wakapolres Pangandaran Kompol Glatiko Nagiewanto. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Pangandaran Ino Darsono, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, Kasdim 0625/Pangandaran Mayor Inf Muhammad Junaedi, jajaran pejabat utama Polres Pangandaran, serta unsur TNI dan instansi terkait.
Gelar pasukan ini dilakukan sebagai pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana dan prasarana, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektoral sebelum petugas turun ke lapangan.
Wakapolres Pangandaran, Kompol Glatiko Nagiewanto mengatakan sejumlah catatan evaluasi dari pelaksanaan operasi pada tahun sebelumnya. Secara umum, tren kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pangandaran menunjukkan penurunan signifikan.
Sepanjang 2025, tercatat ada 141 kejadian kecelakaan lalu lintas. Angka tersebut turun 225 kejadian atau sekitar 61 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 366 kejadian.
Penurunan juga terjadi pada jumlah korban meninggal dunia sebesar 77 persen, korban luka ringan turun 54 persen, serta kerugian material berkurang 14 persen. Meski demikian, pihak kepolisian mencatat adanya peningkatan jumlah korban luka berat sebesar 43 persen.
“Kondisi ini menjadi perhatian serius Polres Pangandaran untuk ditindaklanjuti melalui langkah evaluasi dan pencegahan yang lebih optimal selama operasi berlangsung,” ujar Glatikno.
Melalui tema “Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, Lancar, dan Berkeselamatan”, operasi yang digelar serentak di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Barat ini menekankan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Glatiko menegaskan, keberhasilan Operasi Zebra Lodaya tidak semata-mata diukur dari banyaknya penindakan pelanggaran lalu lintas.
“Tolok ukur utamanya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, menurunnya angka kecelakaan, serta terciptanya keamanan dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan,” ujarnya.
Kepada seluruh personel yang bertugas, ia mengingatkan agar senantiasa mengutamakan keselamatan, mengedepankan edukasi serta upaya preventif, dan melaksanakan penegakan hukum secara profesional serta proporsional.
Dirinya berharap, para petugas juga diminta menjaga integritas, menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, dan memberikan pelayanan secara humanis demi mewujudkan situasi lalu lintas yang kondusif di Kabupaten Pangandaran.















