KORANPUBLIKA.CO.ID|Tasikmalaya,- Polemik pengangkatan tiga anggota Dewan Pengawas (Dewas) BLUD RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya memasuki babak hukum.
Surat Keputusan (SK) Wali Kota Tasikmalaya tentang pengangkatan Dewas periode 2026-2031 resmi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Gugatan tersebut dilayangkan warga Kota Tasikmalaya sekaligus advokat, Taufiq Rahman, terhadap Wali Kota Tasikmalaya.
Perkara itu telah didaftarkan secara daring pada Rabu (4/11/2026) melalui kuasa hukumnya dan diterima pihak pengadilan sehari kemudian, Kamis (5/11/2026).
Berdasarkan informasi yang disampaikan penggugat, perkara bernomor 201/G/2026/PTUN.BDG tersebut dijadwalkan memasuki sidang perdana pada Kamis (12/11/2026).
Taufiq membenarkan gugatan tersebut. Ia menilai keputusan wali kota mengangkat tiga anggota Dewas RSUD dr Soekardjo mengandung sejumlah persoalan mendasar, mulai dari prosedur seleksi, komposisi keanggotaan, hingga dugaan konflik kepentingan dalam proses pengangkatannya.
Dalam pokok gugatannya, Taufiq meminta PTUN membatalkan secara keseluruhan SK Wali Kota Nomor 500/Kep.810-Ek/2026 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas BLUD RSUD dr Soekardjo.
Menurut dia, persoalan tidak sekadar menyangkut siapa yang ditunjuk menjadi pengawas rumah sakit. Lebih jauh, proses pembentukan Dewas dinilai harus memenuhi ketentuan administrasi pemerintahan, prinsip keterbukaan, serta asas bebas konflik kepentingan.
Salah satu poin yang disorot adalah penggunaan kembali SK Tim Pengkaji Nomor 500/Kep.679-Ek/2021 tertanggal 1 Oktober 2021 dalam proses seleksi Dewas pada September 2026.
Taufiq berpendapat SK tersebut merupakan keputusan pembentukan tim ad hoc yang tugasnya telah selesai setelah menghasilkan keputusan pengangkatan Dewas periode 2022-2027.
“Keputusan yang dijadikan dasar pengkajian sudah tidak aktual. Tim tersebut dibentuk untuk satu kali tugas dan telah menyelesaikan fungsinya,” ujarnya , Minggu (8/11/2026).
Selain itu, Taufiq mempersoalkan kronologi rekrutmen. Pengumuman seleksi anggota Dewas disebut telah dibuka sejak 31 Agustus 2026, sementara SK pemberhentian Dewas sebelumnya baru ditandatangani wali kota pada 14 September 2026.
Ia juga menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam proses seleksi. Salah satunya terkait keterlibatan Asep Goparullah yang disebut bertindak sebagai Ketua Tim Pengkaji sekaligus masih tercatat sebagai anggota Dewas aktif berdasarkan SK pengangkatan periode sebelumnya.
Nama Asep Maman Permana juga menjadi perhatian penggugat. Taufiq mempersoalkan pencalonannya dari unsur tenaga ahli karena pada saat proses seleksi berlangsung, Asep Maman masih menjabat sebagai Asisten Daerah (Asda) III Pemkot Tasikmalaya dan baru memasuki masa pensiun pada 1 Oktober 2026.
Penggugat menyampaikan dalam dokumen persyaratan terdapat pernyataan bahwa calon anggota Dewas tidak boleh memiliki keterikatan atau kepentingan lain yang mengganggu komitmen terhadap tugas pengawasan.
Penggugat menyampaikan dalil terkait keterbukaan proses seleksi. Penggugat menyampaikan masa sanggah hasil seleksi administrasi berlangsung pada 9-10 September 2026. Penggugat menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan tidak diumumkan kepada publik.
Dalil lain terkait komposisi tiga anggota Dewas. Tiga anggota Dewas tersebut terdiri atas Asep Maman Permana dari unsur tenaga ahli, dr. Eko Anggoro Sulistyaji dari unsur pejabat bidang kesehatan, serta Demy Rahayu dari unsur keuangan.
Ia juga menyampaikan pengangkatan dr. Eko Anggoro Sulistyaji dipersoalkan karena yang bersangkutan merupakan Kepala Puskesmas Bungursari dan tahapan tersebut tidak melalui tahapan seleksi administrasi, penilaian Tim Pengkaji, maupun uji kelayakan dan kepatutan.
Ia menyampaikan penunjukan Demy Rahayu dipersoalkan karena yang bersangkutan merupakan kepala bidang di BPKAD.
Penggugat menyampaikan komposisi tersebut tidak sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2021.
Keabsahan proses pengangkatan Dewas RSUD dr Soekardjo akan diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.
Kondisi tersebut, menurut Taufiq, berpotensi menutup ruang masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengangkatan pejabat yang mengisi posisi strategis di rumah sakit milik pemerintah daerah.
Persoalan lain menyangkut komposisi tiga anggota Dewas yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Taufiq mempersoalkan pengangkatan Asep Maman Permana dari unsur tenaga ahli, dr. Eko Anggoro Sulistyaji dari unsur pejabat bidang kesehatan, serta Demy Rahayu dari unsur keuangan.
Ia menilai komposisi tersebut justru didominasi unsur birokrasi pemerintah daerah dan tidak mencerminkan pemenuhan unsur keanggotaan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2021
Secara khusus, pengangkatan dr. Eko Anggoro Sulistyaji yang merupakan Kepala Puskesmas Bungursari dipersoalkan dia karena dinilai bukan pejabat perangkat daerah bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang dijadikan dasar gugatan.
Taufiq juga mempersoalkan proses pengangkatannya yang menurut penggugat tidak melalui tahapan seleksi administrasi, penilaian Tim Pengkaji, maupun uji kelayakan dan kepatutan.
Sementara itu, penunjukan Demy Rahayu yang merupakan kepala bidang di BPKAD juga dinilai menimbulkan persoalan terkait kesesuaian unsur keuangan dan tata kelola pengawasan.
Bagi penggugat, Dewas bukan sekadar jabatan pelengkap dalam struktur rumah sakit. Posisi tersebut memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan BLUD sehingga proses pengangkatan dan komposisi anggotanya harus benar-benar sesuai regulasi.
Atas sejumlah dalil tersebut, Taufiq meminta PTUN membatalkan SK pengangkatan Dewas secara keseluruhan dan mewajibkan wali kota mengulang seluruh proses seleksi dari awal.
Kini, polemik yang sebelumnya bergulir di ruang birokrasi resmi berlanjut ke meja hijau. Keabsahan proses pengangkatan Dewas RSUD dr Soekardjo akan diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.(Krist)
