KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. M Hasbullah Rahmat, S. PD, M. Hum, menegaskan bahwa penguatan sektor pangan harus menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui awak media Koranpublika di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin(13/4/2026).
Menurut Bang Has, ketahanan pangan bukan sekadar masalah ketersediaan beras, melainkan fondasi dasar bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat yang berkualitas.
Bang Has menyoroti kaitan erat antara pangan dan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa program penanganan stunting di Jawa Barat hanya bisa berhasil jika ketersediaan pangan bergizi dapat diakses dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
”Kita tidak bisa bicara soal menekan angka stunting jika rakyat kesulitan mendapatkan pangan bergizi. Maka dari itu, sektor pertanian kita harus diperkuat dari hulu ke hilir,” ujar Bang Has kepada Koranpublika.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian serius kepada para petani. Dukungan tersebut meliputi:
* Akses Teknologi: Modernisasi alat pertanian untuk meningkatkan hasil panen.
* Perlindungan Harga: Menjaga stabilitas harga di tingkat petani agar profesi ini tetap menjanjikan.
* Regenerasi Petani: Menciptakan ekosistem yang menarik agar generasi muda tetap berminat terjun ke sektor pertanian.
Menghadapi potensi krisis pangan, Bang Has mendesak Pemprov Jabar untuk memastikan Cadangan Pangan Daerah (CPD) selalu dalam kondisi aman. Cadangan ini sangat krusial untuk melakukan intervensi pasar jika terjadi lonjakan harga yang ekstrem.
“Pemerintah harus punya stok yang cukup. Jangan sampai saat harga melambung, kita tidak punya instrumen untuk menstabilkannya. Ini penting untuk melindungi daya beli masyarakat kecil,” tegasnya.
Dalam wawancara tersebut, politisi PAN ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pihak eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD). Bang Has memastikan bahwa Komisi V akan terus mengawasi penggunaan anggaran agar setiap rupiah yang dialokasikan untuk pangan benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
”Sinergi itu wajib. Kami di legislatif bertugas memastikan anggaran tepat sasaran. Namun, kami juga meminta peran aktif masyarakat. Laporkan jika ada program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya di lapangan,” imbuhnya.
Mengakhiri wawancara, Bang Has berharap agar program ketahanan pangan ini terintegrasi dengan baik dan tidak bersifat sektoral. Dengan pengawasan yang ketat dan pelaksanaan yang transparan, ia optimistis Jawa Barat bisa menjadi provinsi yang mandiri secara pangan dan bebas dari masalah gizi buruk.
”Ketahanan pangan adalah ketahanan nasional. Jika Jabar kuat pangannya, maka ekonomi kita akan jauh lebih tangguh menghadapi tantangan masa depan,” pungkasnya.
