KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kamis(4/6/2026).
Dalam audit tersebut, Pemprov Jawa Barat kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menanggapi pencapaian ini, Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Ronny Hermawan, S.H, memberikan apresiasi sekaligus catatan strategis terkait alokasi anggaran ke depan.
Ronny Hermawan menyatakan bahwa raihan opini WTP ini merupakan bukti nyata bahwa tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berjalan dengan koridor yang tepat.
“Mudah-mudahan dengan audit yang baik hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan dengan akuntabel, transparan, serta bisa dipertanggungjawabkan secara maksimal,” ujar Ronny saat diwawancarai seusai rapat paripurna.
Ia juga berharap prestasi ini dapat dipertahankan secara konsisten agar Jawa Barat mampu menjadi barometer bagi daerah lain di Indonesia.
”Semoga dipertahankan terus dan semoga Jawa Barat menjadi percontohan untuk provinsi-provinsi lain dalam rangka mewujudkan clean governance dan good government. Sehingga, kepercayaan publik terhadap dana-dana publik yang masuk ke APBN dan APBD betul-betul dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh penyelenggara pemerintah daerah, khususnya Provinsi Jawa Barat,” tambahnya.
Selain menyoroti hasil audit BPK, legislator Fraksi Demokrat ini juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Jawa Barat atas komitmennya dalam mengawal penyerahan dan penyerapan anggaran.
Menurut Ronny, sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga efisiensi anggaran saat ini sudah berjalan sangat baik. Salah satu bukti konkretnya adalah pembatasan agenda kerja luar daerah oleh kedewanan.
* Optimalisasi Serapan: Gubernur dinilai konsisten mendorong agar penyerapan APBD betul-betul berjalan efektif dan tepat sasaran.
* Efisiensi Kedewanan: DPRD Jabar saat ini memprioritaskan kunjungan kerja di dalam provinsi saja, tanpa melakukan kunjungan luar provinsi.
* Semangat Penghematan: Kebijakan ini diambil demi menjaga semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan.
Lebih lanjut, Ronny menegaskan bahwa keberhasilan efisiensi anggaran dan raihan WTP ini harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia mendorong agar sisa anggaran atau hasil penghematan dialokasikan secara masif pada sektor belanja publik, khususnya infrastruktur dasar yang mendesak.
”Semoga dengan efisiensi yang sudah dilakukan, uangnya bisa digunakan untuk belanja publik. Seperti infrastruktur, karena masih banyak jalan-jalan yang rusak di Jawa Barat yang harus segera diperbaiki,” tegas Ronny.
Di akhir wawancara, ia juga mengingatkan pemerintah provinsi untuk memberikan perhatian khusus pada penanganan bencana musiman yang kerap mengintai pemukiman warga akibat buruknya drainase.
”Masih banyak saluran air yang menyebabkan banjir yang harus dibetulin di Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur seperti inilah yang betul-betul dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
