KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN),H. M Hasbullah Rahmat, S. PD, M.Hum, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu potensi besar yang selama ini dinilai belum maksimal adalah pemanfaatan aset ruas jalan provinsi yang tersebar di 27 kota dan kabupaten, Selasa(14/4/2026).
Dalam evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan perencanaan anggaran mendatang, Bang Has menyoroti pentingnya memperkuat sumber pendapatan di tengah kondisi APBD yang perlu suntikan energi baru.
Bang Has mengusulkan agar Pemerintah Provinsi melakukan kajian mendalam terhadap ruas-ruas jalan strategis milik provinsi. Menurutnya, ruang di pinggir atau di atas jalan provinsi memiliki nilai komersial tinggi jika dikelola dengan profesional sebagai sarana media luar ruang.
”Kita punya aset jalan provinsi yang sangat luas di 27 kabupaten/kota. Ruas-ruas strategis ini harus dikaji untuk pembangunan videotron dan billboard. Ini bisa disewakan kepada pihak swasta dan menjadi sumber pendapatan tetap bagi daerah,” ujar Bang Has.
Terkait pengelolaannya, politisi PAN ini menyarankan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat mengambil peran sentral. Namun, ia juga memberikan catatan kritis agar BUMD tidak lagi membuang energi di sektor yang sudah jenuh atau kalah bersaing.
“BUMD harus membuat rencana bisnis yang terukur. Jangan lagi bersaing di sektor perumahan yang sudah didominasi oleh perusahaan swasta besar. Lebih baik fokus mengelola aset yang kita miliki sendiri, seperti jalan provinsi ini,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, muncul usulan untuk menjadikan BUMD terkait sebagai holding. Tugas utamanya adalah mengamankan aset-aset daerah sekaligus mengelolanya agar menjadi aset produktif. Dengan sistem holding, pengelolaan media iklan di sepanjang jalan provinsi diharapkan bisa lebih terintegrasi dan profesional.
”Holding ini nantinya punya tanggung jawab besar, salah satunya memastikan jalan provinsi tidak hanya menjadi beban biaya pemeliharaan, tapi juga mampu menghasilkan uang untuk pembangunan Jabar,” tambah Bang Has.
Usulan ini disampaikan Bang Has sebagai bagian dari upaya perencanaan jangka panjang agar Jawa Barat tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat atau pajak kendaraan bermotor semata.
Ia berharap pemerintah daerah segera merespons usulan ini dengan regulasi yang jelas, sehingga pada tahun-tahun mendatang, kontribusi dari sektor pemanfaatan aset jalan ini bisa terlihat nyata dalam postur APBD Jawa Barat.
