KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– DPRD Jawa Barat menyampaikan 83 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor pembangunan, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga lingkungan hidup. Salah satu poin penting yang mendapat sorotan adalah keberpihakan terhadap pendidikan pesantren dan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Pesantren.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., M.M, menegaskan bahwa rekomendasi yang disusun DPRD merupakan bentuk komitmen untuk memastikan arah pembangunan Jawa Barat lebih terukur, berdampak, dan berkelanjutan.
“Rekomendasi ini bukan sekadar catatan administratif, tetapi menjadi instrumen politik yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari kesehatan ibu dan anak, penanganan stunting, hingga peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan pesantren yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda,” ujar Kang Sidkon saat diwawancarai jurnalis Koran Publika, Senin (11/5/2026).
Kang Sidkon menambahkan, DPRD juga menyoroti pentingnya penguatan sektor ketenagakerjaan melalui pendidikan vokasi, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi agar link and match dengan dunia usaha semakin optimal.
“Kami mendorong agar rekomendasi terkait ketenagakerjaan segera ditindaklanjuti. Jawa Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan SDM, dan ini harus diiringi dengan kebijakan yang berpihak pada tenaga kerja lokal. Begitu juga dengan pesantren, yang harus mendapatkan dukungan penuh melalui implementasi Perda Pesantren agar mampu melahirkan lulusan yang berdaya saing sekaligus berakhlak mulia,” jelasnya.
Dalam aspek lingkungan hidup, Kang Sidkon menilai alokasi anggaran yang hanya 0,4% masih terlalu kecil. Menurutnya, hal ini perlu dievaluasi agar menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun lingkungan hidup berkelanjutan.
“Isu persampahan, kualitas air, dan udara tidak bisa dianggap sepele. Kami meminta agar alokasi anggaran lingkungan hidup ditingkatkan, karena ini menyangkut masa depan generasi mendatang,” tegasnya.
Kang Sidkon menekankan bahwa rekomendasi DPRD harus dijadikan momentum koreksi arah pembangunan daerah. Ia berharap Gubernur Jawa Barat segera membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut.
“Kami ingin pembangunan Jawa Barat ke depan benar-benar berorientasi pada keadilan sosial, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pesantren harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan, karena di sanalah fondasi moral, spiritual, dan intelektual generasi Jawa Barat ditempa. Rekomendasi ini adalah pijakan untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih baik,” pungkas Kang Sidkon.
